Mengingat Kembali Pernyataan Airlangga Hartarto Sebut Fasilitas Kesehatan di Indonesia Sanggup Tangani Covid-19...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto pernah menyatakan bahwa fasilitas kesehatan di Indonesia sanggup mengakomodasi pasien Covid-19.

Hal itu disampaikan Airlangga dalam konferensi pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 10 September 2020.

Airlangga menyatakan, tidak ada kapasitas layanan kesehatan yang terbatas dalam penanganan pandemi virus corona atau Covid-19, sebab pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menyediakan fasilitas kesehatan terkait penanganan pandemi.

Baca juga: Airlangga Hartarto: Tidak Ada Kapasitas Kesehatan yang Terbatas, Pemerintah Punya Dana yang Cukup

"Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah sudah mempunyai dana yang cukup," kata Airlangga.

Kini pernyataan Airlangga tersebut berbalik 180 derajat seiring dengan masuknya varian delta virus corona.

Dalam beberapa hari terakhir bahkan Indonesia mencatatkan rekor penambahan kasus baru C0vid-19.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun mengatakan, pemerintah saat ini kewalahan dalam menyiapkan fasilitas kesehatan untuk merawat pasien Covid-19.

Karena itu, ia meminta masyarakat disiplin mematuhi regulasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Baca juga: BOR Hampir 100 Persen, Pemerintah DI Yogyakarta Minta Bantuan Pemerintah Pusat Buat RS Lapangan

"Pemerintah sekarang pontang-panting menyiapkan perawatan, sampai banyak sekarang yang pasang tenda rumah sakit, kekurangan oksigen, kekurangan tenaga kesehatan," kata dia saat pertemuan dengan para ulama, tokoh agama Islam, dan kepala daerah secara hibrid di Istana Wakil Presiden di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (12/7/2021).

Tingkat keterisian atau bed occupancy ratio (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 juga masih tinggi sekalipun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali sudah berjalan hampir dua pekan.

BOR di berbagai rumah sakit di Pulau Jawa masih melewati angka 80 persen.

"Keterisian tempat tidur di provinsi-provinsi ini masih di atas 80 persen," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (14/7/2021).

Dari enam provinsi, Banten menjadi daerah dengan BOR tertinggi. Angka keterisian RS di provinsi tersebut mencapai 91,14 persen per 13 Juli 2021.

Baca juga: PPKM Darurat Jabar, Ridwan Kamil: BOR Turun, tapi Mobilitas Masyarakat Masih Tinggi

Angka itu naik dibandingkan data 29 Juni 2021 atau sebelum masa PPKM Darurat yang mencapai 90,12 persen. Kemudian, di DI Yogyakarta BOR mencapai 90,72 persen per 13 Juli. Sebelum PPKM Darurat, BOR di DIY berada di angka 86,81 persen.

BOR di Jawa Barat mencapai 86,66 persen, sebelum PPKM Darurat sebesar 89,13 persen. Di DKI Jakarta BOR hingga 85,91 persen, sebelumnya mencapai 91,40 persen.

Jawa Tengah mencatatkan BOR hingga 83,45 persen, sebelumnya 86,47 persen. Di Jawa Timur BOR mencapai 82,37 persen, naik dari yang sebelumnya 76,08 persen.

"Keterisian tempat tidur (di RS rujukan Covid-19) di provinsi Bali meningkat hampir 20 persen dalam satu minggu terakhir menjadi 64 persen per tanggal 13 Juli," terang Nadia.

Nadia meminta rumah sakit yang mencatatkan BOR di atas 80 persen segera mengonversi tempat tidur. Ia ingin 40 persen dari total tempat tidur di rumah sakit dialokasikan untuk pasien Covid-19.

Baca juga: Ini Strategi Jawa Barat Turunkan BOR Rumah Sakit 3 Persen

"Jika kebutuhan tempat tidur masih belum terpenuhi, konversi rumah sakit menjadi runah sakit Covid-19 dan pembangunan rumah sakit lapangan darurat Covid-19 dapat dilakukan," kata Nadia.

Adapun ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, Indonesia saat ini tidak hanya menjadi episenter Covid-19 di Asia, melainkan juga di dunia.

"Saat ini sebenarnya kita sudah jadi episenter Asia ya, dan bahkan dunia ya sebetulnya," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/7/2021).

Dicky mengatakan, positivity rate pada suatu negara akan menunjukkan kondisi terkendali atau tidaknya pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, sesuai ketentuan WHO, kondisi pandemi terkendali di suatu negara apabila positivity rate-nya di bawah 5 persen.

"Kalau di atas itu (5 persen) tidak terkendali, kalau di atas 10 persen apalagi ini seperti ini sangat tidak terkendali. Jadi itu yang paling mudah merujuk mana indikator negara itu terkendali atau tidak," ujarnya.

Baca juga: 431 Kasus Baru, BOR RS Rujukan Covid-19 Kulon Progo Tembus 100 Persen

Lebih lanjut, Dicky mengatakan, masyarakat harus menerima dan merespons bahwa Indonesia menjadi episenter Covid-19 di dunia dengan memperketat protokol kesehatan. D

Selain itu, kata dia, pemerintah harus transparan menyampaikan kondisi pandemi Covid-19.

"Mengakui keadaan saat ini itu artinya kita menguasai masalah, mengetahui apa yang kita miliki dan kita hadapi, kita memiliki strategi dan mana yang baik, 3T, ini testing 500.000 sehari itu kalau bisa 1 juta sehari," kata dia.