Bom Waktu Penertiban PPKM Darurat jika Tanpa Bantuan Sosial...

Pemerintah melakukan penutupan batas wilayah, penutupan usaha non esensial, keharusan bekerja dari rumah, hingga pembatasan mobilitas merupakan bentuk dari karantina wilayah atau yang populer disebut "lockdown". Bedanya, pemerintah tidak menjamin kebutuhan dasar seperti yang diamanatkan UU tersebut.

Kita dapat melihat apa yang terjadi di Malaysia, masyarakat di wilayah pedesaan mulai mengibarkan “bendera putih” yang artinya kelaparan. Negara dengan jumlah penduduk yang hanya 31 juta jiwa (2019) ini tentu jauh jika dibandingkan Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa.

Malaysia saja kewalahan dengan pandemi ini untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, bukan tidak mungkin hal seperti itu terjadi di Indonesia yang puncak gelombang kedua saja belum terlewati.

Baca juga: 500 Hari Pandemi, Kasus-kasus yang Jadi Sorotan: Kerumunan Rizieq Shihab, Dokter Lois, hingga Antigen Bekas

Lalu apa yang perlu dilakukan pemerintah? Harus mempercepat paket bantuan yang bisa langsung digunakan masyarakat maupun sektor usaha.

Dengan adanya jaring pengaman ini, diharapkan masyarakat dapat lebih tenang untuk beberapa saat, setidaknya sampai PPKM Darurat selesai.

Kemudian, vaksinasi adalah kunci utama untuk mempercepat herd immunity. Karena itu, pemerintah harus kebut vaksinasi dan melibatkan banyak sektor usaha. Berikan kemudahan masyarakat untuk vaksinasi dan jangan sampai masyarakat mengeluarkan biaya untuk itu.

Cara berikutnya adalah penegakan hukum dengan memberikan hukuman paling tinggi terhadap mafia kesehatan, penimbun obat–obat untuk Covid-19, tabung oksigen, penyebar hoaks, hingga koruptor bantuan sosial, ini bisa menjadi bukti pemerintah tegas dan tidak pandang bulu.

Baca juga: 500 Hari Pandemi, Kontroversi Vaksinasi Gotong Royong hingga Vaksin Berbayar Individu

Korupsi bansos ini jelas menyakiti hati masyarakat, karena seharusnya bansos yang dikorupsi dapat membantu masyarakat bertahan di saat krisis.

Tingkat keseriusan pemerintah dari sisi penegakan hukum akan meningkat jika ini diterapkan dan kepatuhan masyarakat pun perlahan akan tercipta.

Pemerintah juga harus sudah mempersiapkan skenario jangka panjang untuk kondisi darurat, layaknya perang, butuh kalkulasi dari segala kemungkinan. Skenario ini harus mengedepankan kesehatan masyarakat dan kebutuhan dasarnya, sandang pangan papan.

Jangan terjebak dengan mengedepankan perbaikan ekonomi semata, karena yang dibutuhkan saat ini adalah membuat rakyat dapat bertahan hidup.

Baca juga: 500 Hari Pandemi Covid-19, Lonjakan Kasus Kematian dan Strategi Pemerintah Tekan Kematian Pasien

Beberapa survei masih menunjukkan masyarakat yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan pemerintah, tingkat kekecewaan ini berbahaya jika pemerintah tidak cepat membuat kebijakan populis. Harus meredakan ketegangan, loosen the belt, untuk kemudian mengambil strategi lain.

Pemerintah pun harus cerdas mengelola pos anggaran, pembangunan yang tidak perlu untuk keadaan saat ini bisa ditunda, perjalanan dinas pejabat dikurangi, penghasilan atau fasilitas pejabat jika memungkinkan dipotong untuk membantu rakyat sekaligus untuk menunjukkan empati ke masyarakat.

Kenapa pejabat? Karena salah satu pos anggaran paling besar dari APBN adalah gaji pegawai.