Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf dan Luhut Beda soal Kondisi Pandemi, Pemerintah Diminta Satu Suara dan Transparan

Kompas.com - 13/07/2021, 16:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta pemerintah satu suara dalam menyampaikan informasi mengenai pandemi Covid-19 kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Saleh menanggapi perbedaan pernyataan antara Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebut kondisi pandemi di Indonesia sudah genting dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan yang mengeklaim kondisi pandemi dapat dikendalikan.

"Saya melihat bahwa di tingkat internal pemerintah itu pun sebenarnya ada kendala koordinasi sehingga informasi yang keluar ke publik juga tidak satu irama, terlihat dari perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh wapres dengan menkonya," kata Saleh saat dihubungi, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Luhut: Yang Bilang Covid-19 Tak Terkendali, Saya Tunjukkan ke Mukanya Kita Terkendali

Saleh mengatakan, pemerintah semestinya dapat memberikan satu pernyataan resmi yang dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat dalam menghadapi Covid-19.

Selain satu suara, pemerintah juga diminta bersikap transparan soal penanganan Covid-19 karena masyarakat harus mengetahui situasi penanganan pandemi yang sebenarnya.

"Dengan adanya keterbukaan seperti itu, masyarakat akan bisa melihat tingkat keparahan dari persoalan yang sedang dihadapi," ujar Saleh.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu khawatir, apabila pemerintah tidak satu suara dan transparan, masyarakat bisa tidak memiliki kesadaran tinggi untuk melawan Covid-19.

"Kalau misalnya tidak dibuka secara luas, atau bahkan mungkin ada yang tidak disampaikan ke publik, itu bisa jadi masyarakat menganggap apa yang ada saat ini biasa-biasa saja," ujar dia.

Sebelumnya, Ma'ruf menyebut kondisi pandemi Covid-19 di Tanah Air sudah cukup genting karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di dunia.

"Suasana kita sudah cukup genting, kemarin kita termasuk paling tinggi yang tertular di dunia dari 22 negara, yang meninggal juga paling tinggi secara internasional," ujar Ma'ruf di acara Pertemuan Virtual Wakil Presiden RI dengan Para Ulama dan Tokoh Agama Islam, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Wapres Sebut Pemerintah Kewalahan Sediakan Tempat Perawatan Pasien Covid-19

Ma'ruf juga menyebut, pemerintah tengah kewalahan dalam menyiapkan fasilitas kesehatan untuk merawat pasien Covid-19.

Sementara itu, Luhut mengeklaim kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini bisa dikendalikan.

"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya. Nanti saya tunjukkan ke mukanya bahwa kita terkendali," ujar Luhut dalam konferensi pers daring, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com