Wapres: PPKM Darurat untuk Lindungi Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kebijakan pengetatan yang dilakukan melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021 untuk melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19.

Pernyataan ini disampaikan Ma'ruf Amin dalam pertemuan virtual Wakil Presiden RI dengan ulama dan tokoh agama Islam, Senin (12/7/2021).

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, ada beberapa hal yang membuat kasus Covid-19 meningkat.

Baca juga: Luhut: 7 Hari PPKM Darurat, Mobilitas Masyarakat Jawa-Bali Turun hingga 15 Persen

Antara lain, kurang patuhnya masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan masih banyak masyarakat yang berkerumun seperti melakukan ibadah di rumah ibadah yang menyebabkan orang berkumpul.

"Itulah sebabnya pemerintah menerapkan PPKM darurat yang secara ketat untuk melindungi, menjaga masyarakat, dan umat jadi korban (Covid-19)," kata Ma'ruf Amin.

Ma'ruf mengatakan, mereka yang menjadi korban keganasan Covid-19 pun sudah banyak.

Tidak hanya dari sektor kesehatan tetapi juga di bidang sosial yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, menjadi miskin baru, dan ekonomi yang mengalami kemerosotan.

Baca juga: Reaksi Wapres Maruf Amin Saat Dijuluki The King of Silent oleh BEM KM Unnes

Selain itu, banyak juga masyarakat yang belum mau dites, belum mau divaksin, bahkan ada yang masih berkeliaran meski sudah tahu dirinya positif Covid-19 dan tidak mau diisolasi.

Hal itu pula yang mendorong pemerintah melakukan pengetatan.

Ini termasuk pengetesan yang masif, penelusuran, dan tracing supaya agar orang positif Covid-19 tidak berkeliaran di mana-mana karena tidak diisolasi.

"Jangan sampai kita kayak gunung es, atasnya sedikit tapi di bawah sebenarnya banyak karena belum dites atau belum bisa ditelusuri," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Dijuluki The King of Silent, Jubir: Wapres Bekerja dengan Baik

Selain itu, Ma'ruf mengakui bahwa saat ini pemerintah sedang kerepotan menyiapkan tempat perawatan pasien Covid-19 akibat melonjaknya kasus.

"Pemerintah sekarang juga pontang-panting menyiapkan perawatan sampai banyak sekarang rumah sakit yang pasang tenda, kekurangan oksigen, tenaga kesehatan (tumbang). Ini sebenarnya bertumpuk-tumpuklah masalah yang dihadapi," ucap dia.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan pemerintah pun disebutkannya untuk menjaga umat dari bahaya Covid-19 tersebut.