Kompas.com - 12/07/2021, 15:09 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, jumlah pasien Covid-19 dan angka kematian akibat Covid-19 bisa ditekan apabila masyarakat tetap berada di rumah.

Sebab, menurut dia, cara yang paling efektif saat ini adalah mengatasi pandemi melalui Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Jika masyarakat yang mau mematuhi kebijakan ini dengan mau mengisolasi diri meningkat maka jumlah pasien yang sakit dan meninggal dunia tentu akan bisa menurun," kata Anwar melalui keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).

"Begitu pula sebaliknya jika jumlah masyarakat yang mau mengisolasi diri menurun maka jumlah pasien yang akan terkena Covid-19 dan yang akan meninggal dunia tentu jelas akan meningkat," ujar dia.

Baca juga: Luhut: Pekan ini Pemerintah Bagikan Paket Obat untuk Pasien Covid-19, Akan Disalurkan oleh TNI

Namun, lanjut Anwar, jumlah warga masyarakat yang berada di rumah meningkat maka kesejahteraan rakyat terutama lapisan bawah akan menurun.

Terlebih lagi masyarakat yang hidupnya sehari-hari sangat tergantung kepada pendapatan harian.

"Pemerintah harus dan wajib membantu mereka. Ini sesuai dengan amanat konstitusi dimana tugas negara atau pemerintah selain dari melindungi rakyat juga harus bisa mensejahterakan mereka," ujarnya.

Anwar menjelaskan, di dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 jelas dikatakan fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara.

Baca juga: PPKM Darurat, Mendagri Minta Pemda Inventarisasi Sektor Usaha Esensial dan Kritikal

Oleh karena itu, dalam hal pelaksanaan PPKM ini pemerintah tidak cukup hanya dengan mengeluarkan kebijakan PPKM-nya saja tetapi pemerintah juga harus bisa menyiapkan dana untuk membantu ekonomi seluruh masyarakat terutama yang ada di lapis bawah.

"Kalau hal itu tidak dilakukan maka implikasinya tentu saja tidak sederhana karena pemerintah bisa dianggap telah melanggar amanat dari konstitusi dan itu jelas tidak boleh terjadi," ucap Anwar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sudah menginstruksikan jajarannya untuk segera mencairkan berbagai program bantuan sosial (bansos). Hal itu menyusul diterapkannya PPKM Darurat Jawa Bali selama 3-20 Juli 2021.

Baca juga: Luhut: 7 Hari PPKM Darurat, Mobilitas Masyarakat Jawa-Bali Turun hingga 15 Persen

Instruksi tersebut disampaikan Jokowi ke jajarannya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/7/2021).

"Tadi instruksi Bapak Presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama untuk PKH, dimajukan triwulan ke-3 ini bisa dibayarkan di bulan Juli, sehingga bisa membantu masyarakat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers daring usai rapat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Nasional
Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Nasional
PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

Nasional
Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Nasional
Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Suporter Sepak Bola Turut Dibina

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Suporter Sepak Bola Turut Dibina

Nasional
Pemerintah Jamin Pemberian Santunan Rp 50 Juta dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Berbelit

Pemerintah Jamin Pemberian Santunan Rp 50 Juta dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Berbelit

Nasional
Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Nasional
Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

Nasional
UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

Nasional
Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Nasional
Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.