MUI: Jika Masyarakat Tetap di Rumah Jumlah Pasien yang Terjangkit Covid-19 Bisa Menurun

Kompas.com - 12/07/2021, 15:09 WIB
Ilustrasi Covid-19 KOMPAS.COM/(Shutterstock/Petovarga)Ilustrasi Covid-19
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, jumlah pasien Covid-19 dan angka kematian akibat Covid-19 bisa ditekan apabila masyarakat tetap berada di rumah.

Sebab, menurut dia, cara yang paling efektif saat ini adalah mengatasi pandemi melalui Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Jika masyarakat yang mau mematuhi kebijakan ini dengan mau mengisolasi diri meningkat maka jumlah pasien yang sakit dan meninggal dunia tentu akan bisa menurun," kata Anwar melalui keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).

"Begitu pula sebaliknya jika jumlah masyarakat yang mau mengisolasi diri menurun maka jumlah pasien yang akan terkena Covid-19 dan yang akan meninggal dunia tentu jelas akan meningkat," ujar dia.

Baca juga: Luhut: Pekan ini Pemerintah Bagikan Paket Obat untuk Pasien Covid-19, Akan Disalurkan oleh TNI

Namun, lanjut Anwar, jumlah warga masyarakat yang berada di rumah meningkat maka kesejahteraan rakyat terutama lapisan bawah akan menurun.

Terlebih lagi masyarakat yang hidupnya sehari-hari sangat tergantung kepada pendapatan harian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemerintah harus dan wajib membantu mereka. Ini sesuai dengan amanat konstitusi dimana tugas negara atau pemerintah selain dari melindungi rakyat juga harus bisa mensejahterakan mereka," ujarnya.

Anwar menjelaskan, di dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 jelas dikatakan fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara.

Baca juga: PPKM Darurat, Mendagri Minta Pemda Inventarisasi Sektor Usaha Esensial dan Kritikal

Oleh karena itu, dalam hal pelaksanaan PPKM ini pemerintah tidak cukup hanya dengan mengeluarkan kebijakan PPKM-nya saja tetapi pemerintah juga harus bisa menyiapkan dana untuk membantu ekonomi seluruh masyarakat terutama yang ada di lapis bawah.

"Kalau hal itu tidak dilakukan maka implikasinya tentu saja tidak sederhana karena pemerintah bisa dianggap telah melanggar amanat dari konstitusi dan itu jelas tidak boleh terjadi," ucap Anwar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sudah menginstruksikan jajarannya untuk segera mencairkan berbagai program bantuan sosial (bansos). Hal itu menyusul diterapkannya PPKM Darurat Jawa Bali selama 3-20 Juli 2021.

Baca juga: Luhut: 7 Hari PPKM Darurat, Mobilitas Masyarakat Jawa-Bali Turun hingga 15 Persen

Instruksi tersebut disampaikan Jokowi ke jajarannya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/7/2021).

"Tadi instruksi Bapak Presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama untuk PKH, dimajukan triwulan ke-3 ini bisa dibayarkan di bulan Juli, sehingga bisa membantu masyarakat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers daring usai rapat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Nasional
Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Nasional
Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Nasional
PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasional
Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.