Pemerintah Diminta Fokus Perluas Jangkauan Vaksinasi Gratis untuk Masyarakat

Kompas.com - 12/07/2021, 12:14 WIB
 Ilustrasi vaksinasi. Shutterstock Ilustrasi vaksinasi.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta fokus untuk mempeluas jangkauan vaksinasi Covid-19 gratis untuk masyarakat.

Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan hal itu lebih baik dilakukan pemerintah ketimbang memperluas jangkauan vaksinasi dengan program berbayar.

"Vaksinasi jemput bola lebih baik dilakukan. Artinya vaksinasi datang ke perumahan, daerah-daerah, ketimbang meminta warga datang ke kantor-kantor pemerintah daerah. Hal ini didukung dengan PPKM yang sebagian besar orang berada di rumah," terang Satria pada Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Satria menjelaskan, program vaksinasi berbayar belum tentu dapat menambah jangkauan vaksinasi pada masyarakat.

Padahal saat ini pemerintah mesti mengejar herd immunity dengan mencapai persentase vaksinasi hingga 70 persen pada masyarakat.

Baca juga: PSHK Sebut Vaksinasi Berbayar Hanya Akan Untungkan Masyarakat Golongan Menengah ke Atas

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Secara ekonomi mungkin subsidi vaksin sedang bermasalah, sehingga (muncul program vaksinasi) berbayar. Di sisi lain, kita sedang mengejar percepatan vaksin (hingga) 70 persen. Sementara vaksin gratis keikutsertaannya masih terbatas, apalagi berbayar," tuturnya.

Satria mengungkapkan pemerintah dapat menggunakan beberapa cara untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19 di masyarakat.

Pemerintah, lanjut dia, bisa merekrut banyak relawan kesehatan hingga melakukan kontra narasi pada hoaks tentang vaksinasi yang tersebar di masyarakat.

"Lebih baik memperluas (vaksinasi) dengan cara jemput bola, rekrut relawan, combating hoaks soal vaksin, manfaatkan aparat dan struktur pemerintahan daerah. Menurut saya itu ikhtiar yang tepat untuk mengejar target vaksinasi di Agustus 2021," ungkapnya.

Diketahui melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 pemerintah mengadakan program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar.

Baca juga: Vaksinasi Berbayar Ditunda, Epidemiolog: Regulasi Harus Diperbaiki, Tak Ada Ruang untuk Vaksin Berbayar

Program ini dilaksanakan melalui PT Kimia Farma Tbk dengan menggunakan vaksin Sinopharm.

Masyarakat yang akan menjadi peserta mesti membayar total Rp 879.140 untuk dua dosis vaksin.

Mestinya program tersebut mulai berjalan Senin, 12 Juli 2021 hari ini.

Namun PT Kimia Farma Tbk memutuskan untuk menunda program tersebut untuk memperpanjang proses sosialisasi di masyarakat.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.