PSHK Sebut Vaksinasi Berbayar Hanya Akan Untungkan Masyarakat Golongan Menengah ke Atas

JAKARTA, KOMPAS.com - Program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar dinilai hanya akan menguntungkan masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke atas.

Menurut Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi dengan harga yang relatif tinggi, program vaksinasi berbayar tidak ditargetkan untuk masyarakat dengan ekonomi lemah.

"Padahal hasil survei yang dirilis Dinas Kesehatan DKI, FKM UI dan Lembaga Eijkman Indonesia menunjukan bahwa tingkat infeksi Covid-19 lebih banyak terjadi pada wilayah pemukiman kumuh yang mayoritas dihuni oleh masyarakat dengan level ekonomi menengah ke bawah," jelas Fajri dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Berdasarkan temuan tersebut, lanjut Fajri, mestinya pemerintah memprioritaskan masyarakat miskin pada kebijakan perluasan vaksinasi.

Ia juga mengatakan bahwa program vaksinasi gotong royong individu akan berpotensi menciptakan kesenjangan di masyarakat.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Berbayar Ditolak Sejumlah Warga dan Epidemiolog

"Keberadaan vaksin gotong royong individu juga berpotensi semakin melebarkan kesenjangan antara kelompok yang sudah divaksin dan belum divaksin," ungkapnya.

Fajri menjelaskan bahwa pengadaan vaksin berbayar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahub 2021 tidak mengatur secara spesifik persyaratan untuk individu yang menjadi peserta.

Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang sudah menerima vaksinasi sebelumnya untuk mendapatkan dosis tambahan.

"Dengan pengawasan yang minimal pada tataran pelaksanaan (vaksinasi), hal demikian akan berpotensi besar terjadi dan menyebabkan kelompok masyarakat yang belum terlindungi akan semakin sulit mengakses vaksin," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya melalui PT Kimia Farma Tbk pemerintah mengadakan vaksinasi gotong royong individu.

Program ini memungkinkan individu untuk mendapatkan vaksinasi jenis Sinopharm dengan membayar sejumlah biaya.

Baca juga: Vaksinasi Berbayar Ditunda, Epidemiolog: Regulasi Harus Diperbaiki, Tak Ada Ruang untuk Vaksin Berbayar

Biaya yang dibebankan sebesar Rp 321.660 ditambah biaya pelayanan Rp 117.910 setiap dosis.

Maka masyarakat yang hendak mengikuti program ini harus membayar Rp 439.570 untuk satu dosis vaksin.

Karena membutuhkan 2 dosis vaksin, maka total biaya yang mesti dikeluarkan setiap individu untuk program ini adalah Rp 879.140.

Belakangan, Kimia Farma memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi berbayar, yang semula akan mulai dilaksanaan pada hari ini, Senin (12/7/2021).

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin.