Salin Artikel

Pemerintah Diminta Fokus Perluas Jangkauan Vaksinasi Gratis untuk Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta fokus untuk mempeluas jangkauan vaksinasi Covid-19 gratis untuk masyarakat.

Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan hal itu lebih baik dilakukan pemerintah ketimbang memperluas jangkauan vaksinasi dengan program berbayar.

"Vaksinasi jemput bola lebih baik dilakukan. Artinya vaksinasi datang ke perumahan, daerah-daerah, ketimbang meminta warga datang ke kantor-kantor pemerintah daerah. Hal ini didukung dengan PPKM yang sebagian besar orang berada di rumah," terang Satria pada Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Satria menjelaskan, program vaksinasi berbayar belum tentu dapat menambah jangkauan vaksinasi pada masyarakat.

Padahal saat ini pemerintah mesti mengejar herd immunity dengan mencapai persentase vaksinasi hingga 70 persen pada masyarakat.

"Secara ekonomi mungkin subsidi vaksin sedang bermasalah, sehingga (muncul program vaksinasi) berbayar. Di sisi lain, kita sedang mengejar percepatan vaksin (hingga) 70 persen. Sementara vaksin gratis keikutsertaannya masih terbatas, apalagi berbayar," tuturnya.

Satria mengungkapkan pemerintah dapat menggunakan beberapa cara untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19 di masyarakat.

Pemerintah, lanjut dia, bisa merekrut banyak relawan kesehatan hingga melakukan kontra narasi pada hoaks tentang vaksinasi yang tersebar di masyarakat.

"Lebih baik memperluas (vaksinasi) dengan cara jemput bola, rekrut relawan, combating hoaks soal vaksin, manfaatkan aparat dan struktur pemerintahan daerah. Menurut saya itu ikhtiar yang tepat untuk mengejar target vaksinasi di Agustus 2021," ungkapnya.

Diketahui melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 pemerintah mengadakan program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar.

Program ini dilaksanakan melalui PT Kimia Farma Tbk dengan menggunakan vaksin Sinopharm.

Masyarakat yang akan menjadi peserta mesti membayar total Rp 879.140 untuk dua dosis vaksin.

Mestinya program tersebut mulai berjalan Senin, 12 Juli 2021 hari ini.

Namun PT Kimia Farma Tbk memutuskan untuk menunda program tersebut untuk memperpanjang proses sosialisasi di masyarakat.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/12142191/pemerintah-diminta-fokus-perluas-jangkauan-vaksinasi-gratis-untuk-masyarakat

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke