Salin Artikel

PSHK Sebut Vaksinasi Berbayar Hanya Akan Untungkan Masyarakat Golongan Menengah ke Atas

JAKARTA, KOMPAS.com - Program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar dinilai hanya akan menguntungkan masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke atas.

Menurut Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi dengan harga yang relatif tinggi, program vaksinasi berbayar tidak ditargetkan untuk masyarakat dengan ekonomi lemah.

"Padahal hasil survei yang dirilis Dinas Kesehatan DKI, FKM UI dan Lembaga Eijkman Indonesia menunjukan bahwa tingkat infeksi Covid-19 lebih banyak terjadi pada wilayah pemukiman kumuh yang mayoritas dihuni oleh masyarakat dengan level ekonomi menengah ke bawah," jelas Fajri dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Berdasarkan temuan tersebut, lanjut Fajri, mestinya pemerintah memprioritaskan masyarakat miskin pada kebijakan perluasan vaksinasi.

Ia juga mengatakan bahwa program vaksinasi gotong royong individu akan berpotensi menciptakan kesenjangan di masyarakat.

"Keberadaan vaksin gotong royong individu juga berpotensi semakin melebarkan kesenjangan antara kelompok yang sudah divaksin dan belum divaksin," ungkapnya.

Fajri menjelaskan bahwa pengadaan vaksin berbayar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahub 2021 tidak mengatur secara spesifik persyaratan untuk individu yang menjadi peserta.

Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang sudah menerima vaksinasi sebelumnya untuk mendapatkan dosis tambahan.

"Dengan pengawasan yang minimal pada tataran pelaksanaan (vaksinasi), hal demikian akan berpotensi besar terjadi dan menyebabkan kelompok masyarakat yang belum terlindungi akan semakin sulit mengakses vaksin," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya melalui PT Kimia Farma Tbk pemerintah mengadakan vaksinasi gotong royong individu.

Program ini memungkinkan individu untuk mendapatkan vaksinasi jenis Sinopharm dengan membayar sejumlah biaya.

Biaya yang dibebankan sebesar Rp 321.660 ditambah biaya pelayanan Rp 117.910 setiap dosis.

Maka masyarakat yang hendak mengikuti program ini harus membayar Rp 439.570 untuk satu dosis vaksin.

Karena membutuhkan 2 dosis vaksin, maka total biaya yang mesti dikeluarkan setiap individu untuk program ini adalah Rp 879.140.

Belakangan, Kimia Farma memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi berbayar, yang semula akan mulai dilaksanaan pada hari ini, Senin (12/7/2021).

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/11241421/pshk-sebut-vaksinasi-berbayar-hanya-akan-untungkan-masyarakat-golongan

Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke