Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 12/07/2021, 09:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengapresiasi gerak cepat pemerintah menjadikan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur menjadi rumah sakit darurat penanganan pasien Covid-19 yang mulai beroperasi sejak Sabtu (10/7/2021).

Menurut dia, hal ini menjadi bukti nyata kerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk masyarakat.

"Ini kan bukti nyata, pemerintah bekerja serius dan bertindak all out menangani saudara-saudara kita yang sakit. Bayangkan, hanya dalam lima hari, Asrama Haji bisa dibuat berubah fungsi menjadi rumah sakit penanganan Covid-19, bukan untuk tempat isolasi mandiri lho,” kata Rahmad dalam keterangannya, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Proses Alih Fungsi Asrama Haji Pondok Gede Jadi RS Darurat Covid-19 Berlangsung 5 Hari

Politisi PDI-P itu secara khusus juga mengapresiasi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Kesehatan yang telah memfasilitasi segala fasilitas kesehatan penanganan Covid-19 di Asrama Haji.

Rahmad menambahkan, di sisi lain segala upaya dan kerja keras pemerintah mengatasi lonjakan kasus Covid-19 akan percuma jika masyarakat masih abai dengan protokol kesehatan.

Ia menilai, seharusnya menjaga protokol kesehatan menjadi catatan semua pihak.

Menurut dia, berapa pun rumah sakit yang disiapkan negara, jumlahnya tidak akan cukup untuk membendung lonjakan kasus Covid-19 jika masyarakat masih abai protokol kesehatan.

"Negara sudah pontang-panting, tapi kalau kita tidak taat aturan ya percuma," tuturnya.

Baca juga: Kamis Pekan Ini, Jokowi Ingin Asrama Haji Pondok Gede Siap Dipakai untuk RS Darurat Covid-19

Ia mengatakan, Covid-19 bisa dikendalikan apabila semua pihak bekerja sama serta mulai menggelorakan semangat gotong royong terutama di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Sebab, Rahmad menilai bahwa pemerintah tidak akan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal jika masih banyak masyarakat yang abai protokol kesehatan.

"Mobilitas masih tinggi. Sesama warga juga bisa saling mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," kata dia.

Selain itu, Rahmad berharap pemerintah daerah (Pemda) lainnya juga melakukan hal yang sama dengan membuat rumah sakit penanganan Covid-19 yang memanfaatkan gedung dan sarana Pemda.

Baca juga: Soal Vaksinasi Covid-19 Berbayar, YLKI: Yang Gratis Aja Masih Banyak yang Malas, apalagi Ini...

Kendati demikian, dia mengatakan bahwa pemerintah pusat harus mendampingi pemerintah daerah dalam alih fungsi tempat sebagai RS Covid-19 di daerah.

"Untuk memperbanyak rumah sakit penanganan Covid-19 di daerah, pemerintah pusat harus melakukan pendampingan mengingat keuangan daerah terbatas," ujar Rahmad.

Diketahui bersama, Asrama Haji Pondok Gede sudah berubah fungsi menjadi rumah sakit darurat Covid-19 sejak Sabtu (10/7/2021).

Asrama Haji Pondok Gede menyediakan 910 tempat tidur isolasi, termasuk 36 high care unit (HCU). Kemudian, ada lebih dari 370 tempat tidur untuk tenaga kesehatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Harga Beras di Maros, Jokowi: Sudah Turun, tapi Harus Lebih dari Itu

Cek Harga Beras di Maros, Jokowi: Sudah Turun, tapi Harus Lebih dari Itu

Nasional
Karyoto Jadi Kapolda Metro Jaya, Firli Bahuri Terima Kasih ke Kapolri

Karyoto Jadi Kapolda Metro Jaya, Firli Bahuri Terima Kasih ke Kapolri

Nasional
Danpushidrosal Ungkap Indonesia Belum Punya Kapal yang Bisa Deteksi Kedalaman Laut Lebih dari 6.000 Meter

Danpushidrosal Ungkap Indonesia Belum Punya Kapal yang Bisa Deteksi Kedalaman Laut Lebih dari 6.000 Meter

Nasional
Menkumham Paparkan 10 Lapas dan Rutan “Over“ Kapasitas di Indonesia, Mana Saja?

Menkumham Paparkan 10 Lapas dan Rutan “Over“ Kapasitas di Indonesia, Mana Saja?

Nasional
Jokowi Resmikan Pengoperasian Jalur Kereta Api Makassar-Parepare

Jokowi Resmikan Pengoperasian Jalur Kereta Api Makassar-Parepare

Nasional
Polri Bagikan 2.000 Paket Sembako di Wilayah Jaksel, Harap Ringankan Beban Masyarakat

Polri Bagikan 2.000 Paket Sembako di Wilayah Jaksel, Harap Ringankan Beban Masyarakat

Nasional
Jakarta Terlambat 30 Tahun Bangun Transportasi Massal, Jokowi: Dari Pagi sampai Malam Macet

Jakarta Terlambat 30 Tahun Bangun Transportasi Massal, Jokowi: Dari Pagi sampai Malam Macet

Nasional
Antisipasi Tsunami, TNI AL dan Ilmuwan Teliti Gunung Berapi di Bawah Laut Flores

Antisipasi Tsunami, TNI AL dan Ilmuwan Teliti Gunung Berapi di Bawah Laut Flores

Nasional
Anies Diprediksi Pilih AHY Jadi Cawapres karena Paling Cerminkan Karakter Perubahan

Anies Diprediksi Pilih AHY Jadi Cawapres karena Paling Cerminkan Karakter Perubahan

Nasional
Jokowi: Hampir Semua Kota Terlambat Membangun Transportasi Publik

Jokowi: Hampir Semua Kota Terlambat Membangun Transportasi Publik

Nasional
Ratusan Personel Polri Dimutasi, Kompolnas: Penempatan Disesuaikan Keahlian dan Pengalaman

Ratusan Personel Polri Dimutasi, Kompolnas: Penempatan Disesuaikan Keahlian dan Pengalaman

Nasional
Pemerintah Minta DPR Tunda Pembahasan Revisi UU Narkotika, Akan Digabung dengan RUU Psikotropika

Pemerintah Minta DPR Tunda Pembahasan Revisi UU Narkotika, Akan Digabung dengan RUU Psikotropika

Nasional
Karyoto Jadi Kapolda Metro Jaya, KPK Akan Tunjuk Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi

Karyoto Jadi Kapolda Metro Jaya, KPK Akan Tunjuk Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi

Nasional
Gerindra: Tak Mungkin Ada Capres Selain Prabowo, Sandi Silakan Geser ke PPP

Gerindra: Tak Mungkin Ada Capres Selain Prabowo, Sandi Silakan Geser ke PPP

Nasional
KPK Amankan Dokumen Fiktif Pengaturan Cukai Rokok di Tanjung Pinang

KPK Amankan Dokumen Fiktif Pengaturan Cukai Rokok di Tanjung Pinang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke