JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir mengkritik kebijakan pemerintah yang kini menyediakan vaksinasi gotong royong untuk individu dan berbayar.
Menurut Anas, kebijakan tersebut dapat membuka kesempatan bagi kelompok tertentu untuk bermain-main di atas penderitaan rakyat yang kesusahan akibat panndemi Covid-19.
"Vaksin berbayar individual ini akan bikin kacau dan bisa membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk bermain-main di atas penderitaan rakyat yang sedang megap-megap melawan serangan Covid," kata Anas dalam keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).
Anas menuturkan, pemerintah selama ini belum pernah membahas adanya vaksinasi gotong royong berbayar bersama DPR. Ia menyebut, selama ini pemerintah hanya berbicara soal vaksin gratis dan vaksin gotong royong.
Vaksin gotong royong yang dimaksud adalah vaksin yang dibeli oleh para penguasaha untuk kemudian disalurkan kepada seluruh pegawainya secara gratis.
Baca juga: 5 Hal yang Perlu Diketahui soal Vaksinasi Covid-19 Berbayar
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu juga mengingatkan bahwa program vaksinasi berbayar bertentangan dengan komitmen pemerintah yakni menggratiskan program vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia.
"Sebab sesuai pernyataan Presiden, bahwa pemberian vaksin gratis untuk seluruh warga negara dan tidak ada kaitannya dengan keanggotaan BPJS kesehatan," kata dia.
Anas berpendapat, pemerintah semestinya fokus pada upaya percepatan program vaksinasi nasional untuk dapat mencapai target satu juta dosis satu hari.
Menurut dia, ada beberapa catatan yang harus diatasi oleh pemerintah, antara lain pengadaan vaksin yang belum mencapai kebutuhan serta kurangnya tenaga vaksinator.
Diberitakan sebelumya, pemerintah melalui PT Kimia Farma Tbk menyelenggarakan program vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu mulai 12 Juli 2021.
Harga pembelian vaksin dalam program ini sebesar Rp 321.660 per dosis. Peserta vaksinasi juga akan dikenakan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.
Baca juga: Soal Vaksinasi Berbayar, Anggota DPR: Pemerintah Hendaknya Tidak Berbisnis dengan Rakyat
Dengan demikian, setiap satu dosis penyuntikan vaksin peserta harus mengeluarkan Rp 439.570.
Oleh karena setiap individu membutuhkan 2 dosis vaksin, total biaya vaksinasi per individu untuk 2 dosis sebesar Rp 879.140
Padahal, sebelumnya Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.
"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).
"Ini yang yang harus dikejar pemerintah. Bukan dengan mengeluarkan kebijakan baru yang aneh-aneh," ujar Anas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.