Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apresiasi Asrama Haji Jadi RSD Covid-19, Anggota DPR Harap Tak Ada Lonjakan

Kompas.com - 12/07/2021, 09:37 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengapresiasi gerak cepat pemerintah menjadikan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur menjadi rumah sakit darurat penanganan pasien Covid-19 yang mulai beroperasi sejak Sabtu (10/7/2021).

Menurut dia, hal ini menjadi bukti nyata kerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk masyarakat.

"Ini kan bukti nyata, pemerintah bekerja serius dan bertindak all out menangani saudara-saudara kita yang sakit. Bayangkan, hanya dalam lima hari, Asrama Haji bisa dibuat berubah fungsi menjadi rumah sakit penanganan Covid-19, bukan untuk tempat isolasi mandiri lho,” kata Rahmad dalam keterangannya, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Proses Alih Fungsi Asrama Haji Pondok Gede Jadi RS Darurat Covid-19 Berlangsung 5 Hari

Politisi PDI-P itu secara khusus juga mengapresiasi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Kesehatan yang telah memfasilitasi segala fasilitas kesehatan penanganan Covid-19 di Asrama Haji.

Rahmad menambahkan, di sisi lain segala upaya dan kerja keras pemerintah mengatasi lonjakan kasus Covid-19 akan percuma jika masyarakat masih abai dengan protokol kesehatan.

Ia menilai, seharusnya menjaga protokol kesehatan menjadi catatan semua pihak.

Menurut dia, berapa pun rumah sakit yang disiapkan negara, jumlahnya tidak akan cukup untuk membendung lonjakan kasus Covid-19 jika masyarakat masih abai protokol kesehatan.

"Negara sudah pontang-panting, tapi kalau kita tidak taat aturan ya percuma," tuturnya.

Baca juga: Kamis Pekan Ini, Jokowi Ingin Asrama Haji Pondok Gede Siap Dipakai untuk RS Darurat Covid-19

Ia mengatakan, Covid-19 bisa dikendalikan apabila semua pihak bekerja sama serta mulai menggelorakan semangat gotong royong terutama di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Sebab, Rahmad menilai bahwa pemerintah tidak akan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal jika masih banyak masyarakat yang abai protokol kesehatan.

"Mobilitas masih tinggi. Sesama warga juga bisa saling mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," kata dia.

Selain itu, Rahmad berharap pemerintah daerah (Pemda) lainnya juga melakukan hal yang sama dengan membuat rumah sakit penanganan Covid-19 yang memanfaatkan gedung dan sarana Pemda.

Baca juga: Soal Vaksinasi Covid-19 Berbayar, YLKI: Yang Gratis Aja Masih Banyak yang Malas, apalagi Ini...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com