Usulan Rumah Sakit Khusus Pejabat dari Wasekjen PAN di Tengah Sulitnya Masyarakat Dapat RS

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irine Rumaseuw agar pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 bagi para pejabat memantik kritik publik.

Usul ini dilontarkan Rosaline berkaca dari pengalamannya yang sangat sulit mencarikan tempat tidur rumah sakit bagi para pejabat.

"Saya sedih, (dalam) satu, dua bulan ini banyak membantu pejabat negara untuk refer ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," kata Rosaline, dalam acara rilis survei Median, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Wasekjen Usul Buat RS Khusus Pejabat, PAN: Usulan Pribadi, Kami Juga Kaget

Rosaline bercerita, beberapa waktu yang lalu ia sempat membantu mencarikan rumah sakit bagi anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN John Siffy Mirin yang terapapar Covid-19.

Ia mengatakan, dengan segala jaringan yang ia miliki sebagai elite partai, ia tetap kesulitan mencarikan tempat perawatan bagi John hingga akhirnya meninggal dunia.

"Saya sampai mengemis-ngemis, saya punya ketua Fraksi PAN, saya punya teman dari wakil ketua Komisi IX, saya punya ketua umum PAN, semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra untuk ada ruangan, itu sampai segitunya," ujar dia.

Berangkat dari pengalaman itu, Rosaline berpendapat, pemerintah perlu membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat.

Menurut dia, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto yang biasa dijadikan rujukan bagi pejabat negara pun sudah tidak mampu menangani di tengah lonjakan kasus Covid-19.

"Kementerian Kesehatan harus sudah mulai waspada karena pejabat negara ini harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Bagaimana sampai dia datang ke emergency terus terlunta-lunta," kata Rosaline.

Baca juga: Usul Politikus PAN soal RS Khusus Pejabat Dinilai Bisa Timbulkan Diskriminasi

Belakangan, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Irvan Herman menyatakan, usulan Rosaline itu merupakan pernyataan pribadi, PAN tidak pernah mengusulkan adanya RS khusus bagi pejabat.

"Justru usulan PAN adalah bagaimana caranya Rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat. Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini," kata Irvan.

Tidak peka

Meski telah diklarifikasi, usulan Rosaline itu terlanjur menuai kritik karena dinilai tidak peka dengan kondisi masyarakat di tengah pandemi yang sulit mendapatkan tempat tidur di rumah sakit.

"Inilah pejabat yang tak sensitif dengan kesulitan dan penderitaan rakyat. Rakyat sedang berjibaku melawan Covid-19 dan setiap hari berguguran. Namun di saat yang sama pejabatnya bicara hal yang keblinger, ingin privilege," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.

Menurut Ujang, sudah banyak fasilitas dan keistimewaan yang diberikan kepada para pejabat. Terbaru, para anggota DPR diberikan pelat nomor khusus anggota dewan.