Usul Politikus PAN soal RS Khusus Pejabat Dinilai Bisa Timbulkan Diskriminasi

Kompas.com - 07/07/2021, 18:52 WIB
Ilustrasi rumah sakit. ShutterstockIlustrasi rumah sakit.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, usulan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus bagi pejabat dapat menimbulkan diskriminasi.

Ia mengatakan, selama ini pun para pejabat negara sudah dapat mengakses layanan kesehatan yang mewah bahkan ke luar negeri, sesuatu yang sulit dilakukan masyarakat kelas bawah. 

"Urgensinya enggak ada lah ya, nanti jadinya ada diskriminatif dong. Selama ini saja di rumah sakit sudah diskriminatif artinya mereka yang punya duit kan sudah ada tempatnya sendiri, artinya di rumah sakit swasta juga banyak yang lux-lux kan, yang mewah-mewah bahkan mereka banyak juga yang ke luar negeri," kata Trubus saat dihubungi, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Usulkan RS Covid-19 untuk Pejabat, Wasekjan PAN: Harus Diistimewakan

Trubus melanjutkan, para pemangku jabatan juga sudah medapat tunjangan dan fasilitas kesehatan yang mencukupi.

Oleh karena itu, ia menilai usul mengadakan rumah sakit khusus bagi pejabat merupakan usul yang tidak elok, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19 yang menyulitkan masyarakat.

"Saya rasa sudah cukup. supaya kita juga harus mengunrangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin atau yang terdampak Covid dengan mereka yang mungkin karena punya uang, punya kapasitas, sehingga dia aman dari sentuhan Covid," kata Trubus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Politikus PAN Usul Ada RS Khusus Pejabat, Pengamat: Tak Sensitif

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irine mengusulkan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 bagi para pejabat karena ia menilai banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit di tengah pandemi Covid-19.

"Saya sedih, (dalam) satu, dua bulan ini banyak membantu pejabat negara untuk refer ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," kata Rosaline, dalam acara rilis survei Median, Rabu (7/7/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 November: Ada 3.983 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 3.983 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 275, Total Pasien Covid-19 Sembuh 4.103.914

UPDATE 28 November: Bertambah 275, Total Pasien Covid-19 Sembuh 4.103.914

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 264, Total 4.255.936 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Bertambah 264, Total 4.255.936 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Nasional
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Nasional
Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Nasional
KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

Nasional
Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Nasional
Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Nasional
Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Nasional
Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Nasional
Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Nasional
Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Nasional
Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Nasional
Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.