Usul Politikus PAN soal RS Khusus Pejabat Dinilai Bisa Timbulkan Diskriminasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, usulan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus bagi pejabat dapat menimbulkan diskriminasi.

Ia mengatakan, selama ini pun para pejabat negara sudah dapat mengakses layanan kesehatan yang mewah bahkan ke luar negeri, sesuatu yang sulit dilakukan masyarakat kelas bawah. 

"Urgensinya enggak ada lah ya, nanti jadinya ada diskriminatif dong. Selama ini saja di rumah sakit sudah diskriminatif artinya mereka yang punya duit kan sudah ada tempatnya sendiri, artinya di rumah sakit swasta juga banyak yang lux-lux kan, yang mewah-mewah bahkan mereka banyak juga yang ke luar negeri," kata Trubus saat dihubungi, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Usulkan RS Covid-19 untuk Pejabat, Wasekjan PAN: Harus Diistimewakan

Trubus melanjutkan, para pemangku jabatan juga sudah medapat tunjangan dan fasilitas kesehatan yang mencukupi.

Oleh karena itu, ia menilai usul mengadakan rumah sakit khusus bagi pejabat merupakan usul yang tidak elok, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19 yang menyulitkan masyarakat.

"Saya rasa sudah cukup. supaya kita juga harus mengunrangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin atau yang terdampak Covid dengan mereka yang mungkin karena punya uang, punya kapasitas, sehingga dia aman dari sentuhan Covid," kata Trubus.

Baca juga: Politikus PAN Usul Ada RS Khusus Pejabat, Pengamat: Tak Sensitif

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irine mengusulkan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 bagi para pejabat karena ia menilai banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit di tengah pandemi Covid-19.

"Saya sedih, (dalam) satu, dua bulan ini banyak membantu pejabat negara untuk refer ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," kata Rosaline, dalam acara rilis survei Median, Rabu (7/7/2021).