Mampukah PPKM Darurat Mengendalikan Pandemi?

Sejumlah warga yang hendak mencari vitamin, obat-obatan dan kebutuhan medis lainnya seperti oksigen juga mengaku kesulitan karena susah masuk Jakarta. Padahal, sebagian besar kebutuhan medis bagi pasien Covid-19 tersebut banyak berada di Jakarta.

Berharap pada PPKM Darurat

Guna mengatasi sejumlah persoalan tersebut, pemerintah pusat dan daerah membuat sejumlah terobosan. Kementerian Kesehatan, misalnya.

Kementerian yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin ini membuka layanan telemedicine atau konsultasi kesehatan virtual bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri.

Konsultasi kesehatan melalui layanan telemedicine ini gratis. Selain itu, pasien Covid-19 juga akan mendapatkan obat gratis sesuai gejala yang dialami.

Baca juga: Cara dan Syarat Akses Telemedicine Gratis bagi Pasien Covid-19 di Jakarta

Ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat, khususnya pasien Covid-19 mendapat layanan kesehatan di tengah pemberlakuan PPKM Darurat dan masa pandemi.

Pemerintah daerah juga tak hanya menyandarkan harapan pada PPKM Darurat yang masih berjalan. Sebagian dari mereka membuat kebijakan guna menangani dan mengendalikan pandemi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku mengalihkan dana 11 proyek infrastruktur untuk penanganan pandemi. Anggaran senilai Rp 140 miliar tersebut dialihkan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan vitamin bagi pasien Covid-19.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat kebijakan lockdown tingkat Rukun Tetangga (RT). Dia memerintahkan ribuan RT di Jateng yang masuk kategori zona merah untuk menutup diri.

Kebijakan ini dilakukan guna memaksimalkan pelaksanaan PPKM Darurat. Kebijakan ini juga melengkapi "Jogo Tonggo" (jaga tetangga), yakni strategi menahan laju penularan virus corona yang sudah ada sebelumnya.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengalihfungsikan sejumlah rumah susun, stadion indoor dan gedung konvensi untuk menangani pasien covid-19. Ini dilakukan jika kasus aktif di ibu kota mencapai 100.000 kasus.

PPKM Darurat Jawa-Bali sudah berjalan selama lima hari. Tentu kita belum bisa melihat hasilnya hari ini.

Buah dari kebijakan ini baru akan kita rasakan satu atau dua pekan setelah aturan ini diberlakukan.

Kepatuhan semua warga tentu sangat menentukan keberhasilan program ini. Ketegasan pemerintah dan aparat di lapangan juga dibutuhkan agar kebijakan ini bisa berjalan dan berhasil sesuai harapan.

Benarkah banyak daerah yang tak siap dengan PPKM Darurat? Sejauh ini bagaimana efektivitas kebijakan ini? Akankah kebijakan ini mampu mengendalikan pandemi?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (7/7/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.