Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kesehatan Naik Jadi Rp 193 Triliun, Menkeu: Untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 05/07/2021, 15:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran yang diperlukan untuk dukungan kesehatan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat tinggi.

Hal itu disebabkan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk berbagai pembiayaan penanganan Covid-19.

"Untuk dukungan kesehatan tahun 2021 akan mengalami kenaikan lagi. Dalam pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 untuk dukungan kesehatan akan mencapai Rp193,93 triliun. Ini naik dari yang kemarin kita telah sampaikan Rp172 triliun dan naik lagi jadi Rp182 triliun," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (5/7/2021).

"Jadi terjadi kenaikan yang sangat tinggi di bidang kesehatan," imbuh dia.

Secara rinci, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai penanganan Covid-19, mulai dari diagnosis, testing, tracing, hingga perawatan pasien. Saat ini, tercatat ada 236.340 pasien Covid-19.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Anggaran Kesehatan Naik Jadi Rp 193 Triliun

"Lalu untuk insentif tenaga (kesehatan), santunan kematian dan pembelian berbagai obat dan APD. Anggaran Rp193 triliun juga dipakai untuk pengadaan 53,9 juta dosis vaksin dan bantuan untuk iuran gerakan kewirausahaan nasional (GKN) untuk 19,15 juta orang di dalam anggaran kesehatan termasuk insentif perpajakan bagi sektor kesehatan," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, untuk program perlindungan sosial, pemerintah akan mempercepat penyalurannya mulai pekan ini. Utamanya untuk program keluarga harapan (PKH) yang dimajukan triwulan ketiga 2021 bisa dibayarkan pada bulan Juli sehingga bisa membantu masyarakat.

Selanjutnya untuk kartu sembako yang saat ini targetnya 15,93 juta bisa dinaikkan lagi targetnya ke 18,8 juta.

Dan bantuan tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat selama 2 bulan akan dibayarkan pada Juli ini.

"Demikian juga untuk BLT desa yang sekarang ini baru mencapai 5 juta bisa dinaikkan sesuai pagu di 8,8 juta target. Dan kartu prakerja untuk penyerapan batch kedua bisa dilaksanakan pada Juli 2021," lanjutnya.

Baca juga: IDI Jakarta Usul Anggaran Disinfektan Dialihkan untuk Beli Masker dan Oksigen

"Untuk bansos ini, bantuan kuota internet para siswa, mahasiswa, serta tenaga pendidik sebanyak 27,67 juta. Untuk siswa, mahasiswa, tenaga pendidik, guru dosen akan tetap diberikan," tambah Sri Mulyani

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com