Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

Harmoko, "Menurut Petunjuk Bapak Presiden...", Cabe Keriting, dan Koran Kuning

Kompas.com - 05/07/2021, 12:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HARMOKO meninggal dunia pada Minggu (4/7/2021) di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pemulasaraannya dilakukan dengan protokol Covid-19. Lalu, siapakah Harmoko?

Baca juga: Mantan Menteri Penerangan Harmoko Meninggal Dunia

"Menurut petunjuk Bapak Presiden...." Frasa itu adalah kalimat pembuka yang dihapal betul oleh generasi 80-90-an, yang lekat dengan sosok ini. Setiap kali wajah Harmoko muncul di layar kaca, frasa itu jadi pembuka.

Yang dia umumkan mulai dari harga cabe keriting sampai berita penting kenegaraan. Betul, pada suatu masa dia adalah Menteri Penerangan Indonesia.

Sepanjang hidupnya, Harmoko hadir dalam banyak peran. Wartawan, adalah satu jejak Harmoko yang masih membekas. Salah satu peninggalannya adalah surat kabar Pos Kota yang berbasis di Jakarta.

Baca juga: Profil Harmoko, dari Wartawan Penggagas Pos Kota hingga Menteri Penerangan Era Soeharto

Di era koran masih menjadi juara, Pos Kota adalah rujukan orang-orang di Ibu Kota untuk mencari iklan barang, tukang pijit, sampai lowongan pekerjaan. Ayo, mengaku saja yang pada masa-masa itu pusing tujuh keliling mencari lowongan kerja....

Meskipun, di dunia jurnalistik, media ini masuk kelompok "koran kuning". Bukan warna kertasnya kuning juga. Tak berarti pula ini koran berafiliasi ke partai politik yang identik dengan warna kuning, meski Harmoko pernah pula menjadi ketua umum partai itu pada akhirnya.

Harian Kompas edisi 17 April 1988 mengupas soal koran kuning. Kerja jurnalistik wartawan Pos Kota jadi cerita pembuka. 

Hari-hari Berdarah Sebuah Koran, artikel yang tayang di harian Kompas edisi 17 April 1988, mengupas soal koran kuning.ARSIP KOMPAS Hari-hari Berdarah Sebuah Koran, artikel yang tayang di harian Kompas edisi 17 April 1988, mengupas soal koran kuning.

Secara ringkas, definisi yang diberikan untuk koran kuning adalah media massa dengan dominasi konten tentang kekerasan, kejahatan, seks, dan atau berita sensasional lainnya.

Mungkin kalau istilah itu baru muncul belakangan, namanya juga bukan koran kuning. Media kuning, barangkali?

Sebentar. Jangan langsung menghakimi pula. Sebab, sosiolog saja menyebut fenomena media massa seperti itu punya korelasi erat dengan kehidupan kota besar. 

Terlebih lagi, pada masanya, Pos Kota terbukti pernah menjadi koran dengan oplah terbanyak di Jakarta.

Ini terjadi karena penyajian konten yang menyolok, dengan tipografi yang memberi tekanan pada kata-kata tertentu, serta penuh foto sekalipun vulgar, diduga menjadi sebagian jawaban bagi orang-orang kota yang cenderung merasa sepi di tengah keramaian dan terhisap oleh rutinitas pekat kehidupan.

Tekanan dan ketegangan hidup di kota besar yang justru mendatangkan sunyi di tengah keramaian itu pun disebut sebagai alasan kebutuhan atas segala sesuatu yang serba spontan, hangat, dan jujur. Sekalipun, sekali lagi, suka vulgar dan kebablasan juga di sana-sini. 

Kembali ke Harmoko, yang membidani kelahiran koran ini, pengemasan Pos Kota dia bilang bukanlah wujud ketidakbecusan kerja jurnalistik. 

Dia bilang, Pos Kota sejak awal memang membidik pasar rakyat kecil. Alasannya, kelas atas sudah dilayani oleh media semacam harian Kompas. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com