Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

Harmoko, "Menurut Petunjuk Bapak Presiden...", Cabe Keriting, dan Koran Kuning

Kompas.com - 05/07/2021, 12:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HARMOKO meninggal dunia pada Minggu (4/7/2021) di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pemulasaraannya dilakukan dengan protokol Covid-19. Lalu, siapakah Harmoko?

Baca juga: Mantan Menteri Penerangan Harmoko Meninggal Dunia

"Menurut petunjuk Bapak Presiden...." Frasa itu adalah kalimat pembuka yang dihapal betul oleh generasi 80-90-an, yang lekat dengan sosok ini. Setiap kali wajah Harmoko muncul di layar kaca, frasa itu jadi pembuka.

Yang dia umumkan mulai dari harga cabe keriting sampai berita penting kenegaraan. Betul, pada suatu masa dia adalah Menteri Penerangan Indonesia.

Sepanjang hidupnya, Harmoko hadir dalam banyak peran. Wartawan, adalah satu jejak Harmoko yang masih membekas. Salah satu peninggalannya adalah surat kabar Pos Kota yang berbasis di Jakarta.

Baca juga: Profil Harmoko, dari Wartawan Penggagas Pos Kota hingga Menteri Penerangan Era Soeharto

Di era koran masih menjadi juara, Pos Kota adalah rujukan orang-orang di Ibu Kota untuk mencari iklan barang, tukang pijit, sampai lowongan pekerjaan. Ayo, mengaku saja yang pada masa-masa itu pusing tujuh keliling mencari lowongan kerja....

Meskipun, di dunia jurnalistik, media ini masuk kelompok "koran kuning". Bukan warna kertasnya kuning juga. Tak berarti pula ini koran berafiliasi ke partai politik yang identik dengan warna kuning, meski Harmoko pernah pula menjadi ketua umum partai itu pada akhirnya.

Harian Kompas edisi 17 April 1988 mengupas soal koran kuning. Kerja jurnalistik wartawan Pos Kota jadi cerita pembuka. 

Hari-hari Berdarah Sebuah Koran, artikel yang tayang di harian Kompas edisi 17 April 1988, mengupas soal koran kuning.ARSIP KOMPAS Hari-hari Berdarah Sebuah Koran, artikel yang tayang di harian Kompas edisi 17 April 1988, mengupas soal koran kuning.

Secara ringkas, definisi yang diberikan untuk koran kuning adalah media massa dengan dominasi konten tentang kekerasan, kejahatan, seks, dan atau berita sensasional lainnya.

Mungkin kalau istilah itu baru muncul belakangan, namanya juga bukan koran kuning. Media kuning, barangkali?

Sebentar. Jangan langsung menghakimi pula. Sebab, sosiolog saja menyebut fenomena media massa seperti itu punya korelasi erat dengan kehidupan kota besar. 

Terlebih lagi, pada masanya, Pos Kota terbukti pernah menjadi koran dengan oplah terbanyak di Jakarta.

Ini terjadi karena penyajian konten yang menyolok, dengan tipografi yang memberi tekanan pada kata-kata tertentu, serta penuh foto sekalipun vulgar, diduga menjadi sebagian jawaban bagi orang-orang kota yang cenderung merasa sepi di tengah keramaian dan terhisap oleh rutinitas pekat kehidupan.

Tekanan dan ketegangan hidup di kota besar yang justru mendatangkan sunyi di tengah keramaian itu pun disebut sebagai alasan kebutuhan atas segala sesuatu yang serba spontan, hangat, dan jujur. Sekalipun, sekali lagi, suka vulgar dan kebablasan juga di sana-sini. 

Kembali ke Harmoko, yang membidani kelahiran koran ini, pengemasan Pos Kota dia bilang bukanlah wujud ketidakbecusan kerja jurnalistik. 

Dia bilang, Pos Kota sejak awal memang membidik pasar rakyat kecil. Alasannya, kelas atas sudah dilayani oleh media semacam harian Kompas. 

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com