Pemerintah Ingatkan Sanksi bagi Aparat yang Langgar PPKM Darurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, aparatur daerah dapat dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Jodi mengatakan, aparatur daerah yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan disiplin pegawai pada masing-masing instansi.

"Kedua, ketentuan pidana yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP pada pasal 12 sampai 218," kata Jodi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/7/2021).

Baca juga: PPKM Darurat, Pemerintah Jamin Suplai dan Stok Bahan Pokok di Jawa-Bali Aman

Selain aparat daerah, Jodi pun menegaskan, oknum-oknum yang sengaja menimbun obat dan alat kesehatan akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Sekali lagi kami tegaskan PPKM Darurat bertujuan mengurangi penyebaran virus dengan cara membatasi mobilitas yang tidak esensial dan akhirnya mengendalikan laju pengeluaran Covid-19," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, ia meminta kepala daerah dan aparat terkait dapat melakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi sehingga penyebaran virus corona dapat dicegah.

"Mari kita sama-sama patuhi, dan laksanakan ketentuan PPKM Darurat lakukan tugas kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa keluarga orang tersayang dan lingkungan kita, jangan jadi kedukaan dan kecelakaan terhadap orang lain," pungkasnya.

Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk Pulau Jawa dan Bali selama 3-20 Juli 2021.

Langkah itu ditempuh dalam merespons tingginya lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir akibat penyebaran varian baru virus corona.

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," kata Presiden Joko Widodo melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).

Presiden pun telah menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM darurat.

Adapun pelaksana PPKM Darurat ini diterapkan di 48 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.

Baca juga: PPKM Darurat, Mobilitas Warga Akan Dimonitor hingga Kecamatan

Indikator daerah yang masuk kategori level 3 adalah kasus Covid-19 terdata 50-150 per 100.000 penduduk per minggu, lalu perawatan di rumah sakit 10-30 per 100.000 penduduk perr minggu. Kemudian, kematian 2-5 per 100.000 penduduk per minggu. 

Sementara level 4, kasus sebanyak lebih dari 150 per 100.000 penduduk per minggu, perawatan di rumah sakit lebih dari 30 per 100.000 penduduk per minggu dan kasus kematian lebih dari 5 per 100.000 penduduk per minggu.