HUT ke-75 Polri, Anggota DPR: Tegakkan Hukum secara Adil, Tidak Tebang Pilih

Kompas.com - 01/07/2021, 17:18 WIB
Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Benny K Harman meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegakkan hukum secara adil dan tidak tebang pilih.

Hal tersebut ia sampaikan kepada Polri yang tengah memperingati HUT ke-75.

"Saya menaruh harapan kepada Polri untuk menegakkan hukum secara adil, tidak tebang pilih, jangan tajam ke rakyat dan tumpul untuk penguasa sehingga Polri benar-benar menjadi pengayom masyarakat," kata Benny, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Hari Bhayangkara, Kapolri Tinjau Vaksinasi 10.000 Pekerja Media di Bentara Budaya Jakarta

Selain itu, politisi Partai Demokrat tersebut meminta Polri untuk menjaga demokrasi multipartai tetap eksis.

Untuk mewujudkan hal itu, Benny meminta Polri bersikap netral dalam arti tidak menjadi kekuatan negara yang berafiliasi secara langsung dengan kekuatan atau golongan politik tertentu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jika Polri bersikap partisan, niscaya demokrasi terancam dan hak-hak asasi manusia tidak mendapatkan jaminan perlindungan," ujarnya.

Benny menambahkan, setiap anggota Polri juga harus menyadari bahwa institusinya adalah pilar utama untuk tegaknya negara hukum dan demokrasi.

Dalam hal ini, Polri perlu menjamin terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat.

"Agar setiap warga negara dapat perlindungan dalam pemenuhan hak-hak dan kebebasan asasi," tambah dia.

Baca juga: Kapolri Ingin Polisi Makin Dekat dengan Masyarakat

Lebih lanjut, Benny menaruh harapan pula pada penegakan hukum yang dilakukan Polri, harus menghindari pendekatan keamanan (security approach).

Menurut dia, Polri seharusnya lebih menonjolkan pendekatan humanis kepada masyarakat.

"Dalam penegakan hukum, Polri harus hindari pendekatan keamanan dengan menonjolkan pendekatan humanis tanpa mengabaikan rasa keadilan," kata Benny.

Terakhir, Benny menaruh pesan khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar terus melanjutkan agenda reformasi internal Polri yang telah dilakukan pimpinan Polri sebelumnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Nasional
Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Nasional
Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.