JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Benny K Harman meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegakkan hukum secara adil dan tidak tebang pilih.
Hal tersebut ia sampaikan kepada Polri yang tengah memperingati HUT ke-75.
"Saya menaruh harapan kepada Polri untuk menegakkan hukum secara adil, tidak tebang pilih, jangan tajam ke rakyat dan tumpul untuk penguasa sehingga Polri benar-benar menjadi pengayom masyarakat," kata Benny, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/7/2021).
Selain itu, politisi Partai Demokrat tersebut meminta Polri untuk menjaga demokrasi multipartai tetap eksis.
Untuk mewujudkan hal itu, Benny meminta Polri bersikap netral dalam arti tidak menjadi kekuatan negara yang berafiliasi secara langsung dengan kekuatan atau golongan politik tertentu.
"Jika Polri bersikap partisan, niscaya demokrasi terancam dan hak-hak asasi manusia tidak mendapatkan jaminan perlindungan," ujarnya.
Benny menambahkan, setiap anggota Polri juga harus menyadari bahwa institusinya adalah pilar utama untuk tegaknya negara hukum dan demokrasi.
Dalam hal ini, Polri perlu menjamin terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat.
"Agar setiap warga negara dapat perlindungan dalam pemenuhan hak-hak dan kebebasan asasi," tambah dia.
Lebih lanjut, Benny menaruh harapan pula pada penegakan hukum yang dilakukan Polri, harus menghindari pendekatan keamanan (security approach).
Menurut dia, Polri seharusnya lebih menonjolkan pendekatan humanis kepada masyarakat.
"Dalam penegakan hukum, Polri harus hindari pendekatan keamanan dengan menonjolkan pendekatan humanis tanpa mengabaikan rasa keadilan," kata Benny.
Terakhir, Benny menaruh pesan khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar terus melanjutkan agenda reformasi internal Polri yang telah dilakukan pimpinan Polri sebelumnya.
https://nasional.kompas.com/read/2021/07/01/17184821/hut-ke-75-polri-anggota-dpr-tegakkan-hukum-secara-adil-tidak-tebang-pilih