Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Ristek: Covid-19 Tak Boleh Halangi PTM Terbatas di Daerah Aman

Kompas.com - 01/07/2021, 11:06 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mendorong sekolah yang berada di zona aman dari penyebaran Covid-19 tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen Paudasmen) Kemendikbud Ristek Jumeri mengatakan, pandemi Covid-19 tidak boleh menghalangi sekolah menyelenggarakan PTM di daerah yang masih aman.

“Kita menyadari bahwa memang tingkat penularan Covid-19 varian yang baru kepada anak-anak relatif tinggi,” kata Jumeri dalam acara virtual, Kamis (1/7/2021).

“Ini tidak boleh menghalangi kita untuk tidak membuka pembelajaran tatap muka, untuk daerah-daerah yang masih aman, masih terkendali, silakan dimotivasi didorong untuk PTM,” ujar dia.

Baca juga: Vaksinasi Anak Diperbolehkan, Ketua DPR: Percepat Realisasi PTM Terbatas

Sebab, Jumeri menyampaikan, sekolah di setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Dari pertimbangan itu, Kemendikbud Ristek pun tidak menetapkan penundaan PTM karena masih adanya kesenjangan sekolah dalam menggunakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Jumeri menekankan bahwa surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri terkait panduan pembelajaran di masa pandemi yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret tahun 2021 masih tidak berubah.

Ia menyebut, kebijakan itu masih berlaku untuk menjadi rujukan bagi sekolah yang akan menggelar PTM.

“Jadi jangan disamaratakan begitu, kalau kita Kementerian menetapkan PTM ditunda. Maka seluruh (sekolah) wilayah negeri akan berhenti,” ujar dia.

“Sedangkan kita tahu bahwa terjadi kesenjangan belajar, antara anak-anak yang punya akses bagus di bidang di internet bisa belajar dengan baik dengan anak yang tidak punya akses,” ucap dia.

Baca juga: PTM Terbatas Beda dengan Sekolah Biasa, Ini Aturannya

Kendati demikian, Jumeri mengatakan, apabila terjadi klaster penyebaran Covid-19 di sekolah, kegiatan PTM di situ harus dihentikan sementara.

Ia pun mendorong penyelenggara pendidikan di daerah dan sekolah menyiapkan dan mengawasi pelaksanaan PTM secara optimal.

“Apabila ada klaster di sekolah segera dihentikan. sementara pembelajaran tatap muka dilakukan tracing, tracking, dan testing serta penanganan sebaik-baiknya,” ujar dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com