Kompas.com - 01/07/2021, 11:11 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 2021 secara virtual, Kamis (1/7/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 2021 secara virtual, Kamis (1/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini Indonesia menghadapi dua tantangan besar dalam birokrasi.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf pada rapat koordinasi nasional (rakornas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2021 yang dihadirinya secara virtual, Kamis (1/7/2021).

Rakornas tersebut bertema “Transformasi Manajemen ASN Menuju Birokrasi yang Dinamis” yang dinilainya tepat dan sejalan dengan upaya pemerintah menjawab dua tantangan besar birokrasi tersebut.

Baca juga: Sesuai Reformasi Birokrasi, Kemendes PDTT Berkomitmen Bentuk ASN Kompeten

"Tantangan itu pertama, kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, dan menuntut adanya perubahan tatanan pola kerja baru Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata Ma'ruf.

Hal tersebut, kata dia, dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang prima.

Termasuk mewujudkan birokrasi yang tangguh, lincah dan adaptif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kedua, dinamika persaingan global seiring era Revolusi Industri 4.0 saat ini," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, persaingan global tersebut telah menuntut pengelolaan dan pengembangan manajemen ASN yang lebih profesional dan berdaya saing.

Lebih lanjut Ma'ruf menjelaskan, reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan berbagai karakteristik.

Antara lain adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Baca juga: Korpri: Ekosistem Birokrasi Harus Sehat dan Terbebas dari Politik

Kemudian mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara.

Oleh karena itu, kata dia, untuk mencapai tujuan dan kondisi birokrasi yang diinginkan, pemerintah telah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

"Kami yakin Indonesia akan menjadi negara maju yang memiliki pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan profesional dan berintegritas tinggi, mampu beradaptasi secara cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan strategis melalui birokrasi dinamis," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.