Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Polri Harus Bijak Gunakan Kewenangan, dari Penangkapan sampai Penahanan

Kompas.com - 01/07/2021, 10:06 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti seluruh jajaran kepolisian untuk bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan wewenang.

Hal itu Jokowi sampaikan dalam acara peringatan Hari Bhayangkara ke-75 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/7/2021).

"Saya ingatkan, penggunaan kewenangan Polri melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan dan seterusnya harus dilakukan secara bijak, harus dilakukan secara bertanggung jawab," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Kontras: Juni 2020-Mei 2021, Ada 651 Kasus Kekerasan oleh Polisi

Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara Pancasila dan demokrasi. Hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi di Tanah Air.

Oleh karenanya, Polri bukan hanya harus tampil tegas dan tanpa pandang bulu, tetapi juga mesti menjadi pengayom dan pelindung masyarakat.

Polri, kata Jokowi, harus berwajah ramah dan selalu melayani masyarakat.

"Polri harus presisi dalam menjalankan wewenangnya, harus akurat dalam membuat keputusan, harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan harus menjunjung tinggi norma-norma martabat masyarakat," ucap Presiden.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, lanjut Jokowi, pengembangan SDM Polri harus diperhatikan secara serius. Rekrutmen, pendidikan, dan promosi wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Baca juga: Kontras: Pandemi Covid-19 Jadi Dalih Polisi Lakukan Tindak Kekerasan

Dibutuhkan karakter anggota yang sesuai dengan tugas-tugas Polri, sekaligus menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Jokowi pun meminta supaya Polri terus membenahi manajemen dan kelembagaannya. Hal ini dalam rangka menghadapi tantangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Polri, kata dia, harus melakukan pembenahan komprehensif terkait kebijakan perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi terkini.

"Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, bentuk-bentuk ancaman terhadap kepentingan masyarakat, bangsa dan negara juga semakin kompleks. Polri harus berpacu menguasai Iptek agar tidak kalah dengan pelaku kejahatan," kata Jokowi.

Baca juga: 75 Tahun Polri, Demokrat: Reformasi Kepolisian Harus Terus Dilakukan

Jokowi juga berpesan agar jajaran kepolisian terus berperan aktif mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Di tengah keseriusan Polri terlibat aktif dalam penanganan pandemi Covid-19, Polri jangan lengah dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya, Polri jangan lengah sedikit pun dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum," kata Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com