Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 25/06/2021, 15:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda meminta pemerintah memastikan ketersediaan tenaga vaksinator di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Untuk itu, dia mendorong mahasiswa kedokteran dan keperawatan di seluruh Indonesia agar dilatih menjadi vaksinator.

"Karena mereka pastinya sudah memiliki dasar-dasar ilmu kesehatan, sehingga tidak akan kesulitan mengikuti pelatihan sebagai vaksinator yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait," kata Huda dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat (25/6/2021).

Baca juga: Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Ia mengungkapkan, saat ini antusiasme publik terkait pentingnya vaksin mulai tumbuh saat melihat fakta adanya serangan lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Menurut Huda, masyarakat mulai sadar jika vaksinasi memberikan efek perlindungan, sehingga jika terpapar tidak sampai mengalami risiko terburuk.

"Beberapa hari terakhir sentra vaksin di puskesmas-puskesmas di beberapa wilayah mengalami lonjakan peminat vaksin. Masyarakat mulai sadar akan pentingnya vaksin, sehingga berbondong ke sentra vaksinasi," ucapnya.

Kesadaran itu, lanjut dia, harus ditangkap oleh pemerintah dengan cara melakukan vaksinasi secara masif hingga ke desa-desa.

Ia mengatakan, Komisi X sepakat dengan usulan Ketua Tim Pengendali Bencana Covid-19 DPR Muhaimin Iskandar yang mendorong pembukaan Poliklinik Desa sebagai sentra vaksinasi.

"Jika kekurangan tenaga vaksinator, maka mahasiswa kedokteran maupun mahasiswa keperawatan bisa didorong sebagai relawan. Kami yakin, dengan kerja bersama ini, program vaksinasi akan bisa diselesaikan dalam waktu cepat," tutur Huda.

Ia menambahkan, saat ini Indonesia sedang berkejaran dengan waktu untuk menciptakan kekebalan komunitas (herd immunity) dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Menurutnya, sebelum tercipta kekebalan komunitas itu, Indonesia akan terus rawan menghadapi gelombang pandemi susulan.

"Jika melihat data, vaksinasi di Indonesia relatif lamban dibandingkan beberapa negara lain. Padahal stok vaksin kita relatif aman," kata dia.

Ia mengingatkan, gelombang susulan pandemi Covid-19 tak bisa dianggap enteng. Huda mencontohkan situasi saat ini di mana lonjakan kasus telah menyerang merata di sejumlah wilayah Indonesia.

Bahkan, tambah dia, beberapa hari terakhir tercipta rekor baru kasus positif Covid-19 yang menembus angka 20.000 kasus baru pada Kamis (24/6/2021).

"Bahkan gelombang kedua Covid-19 di Indonesia ini jika tidak ada kebijakan fundamental bisa mengancam system layanan Kesehatan mengingat tingkat bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan hampir penuh. Selain itu tenaga Kesehatan juga banyak mulai tumbang,” jelasnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com