Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Kompas.com - 25/06/2021, 13:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya sedang mengkaji jenis vaksin apa saja yang bisa diberikan untuk program vaksinasi anak-anak.

Ia mengatakan, ada dua jenis vaksin Covid-19 yang dinilai bisa diberikan untuk anak-anak yaitu vaksin Sinovac dan vaksin Pfizer.

"Satu adalah Sinovac yang bisa antar umur 3 tahun sampai 17 tahun, kemudian satu lagi adalah Pfizer yang bisa umur 12 sampai 17, itu sudah keluar emergency use authorization-nya," kata Budi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (25/6/2021).

Namun, Budi mengatakan, pihaknya sedang berdiskusi dengan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) terkait pemberian vaksin Covid-19 pada anak.

Selain itu, pemerintah akan melihat bagaimana negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat melakukan vaksinasi pada anak.

"Di grup mana mereka memberikan vaksin, sehingga kita bisa mengeluarkan keputusan yang komprehensif berdasarkan data yang ada, data penggunaan di negara-negara lain, dan juga data ilmiah kesehatan emergency authorization yang sudah diberikan terhadap perusahaan vaksin tersebut," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Lebih lanjut, Budi mengatakan, berdasarkan data global, kasus Covid-19 pada anak usia 18 tahun ke bawah menunjukkan 99 persen dapat disembuhkan dibandingkan kelompok usia 18 tahun ke atas.

"Memang datanya di seluruh dunia untuk usia di bawah 18 tahun itu 99 Persen itu sembuh dibandingkan dengan usia 18 tahun ke atas," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PB (IDI) Daeng M Faqih mendorong vaksinasi Covid-19 untuk anak.

Daeng mengatakan, menurut para pakar dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), vaksin Covid-19 sudah dirasa aman untuk anak.

"Kami sudah meminta itu kepada pemerintah untuk segera melakukan vaksinasi kepada anak-anak harus segera dimulai," kata Daeng dalam diskusi daring, Kamis (24/6/2021)

Terkait rencana pembelajaran tatap muka (PTM), ia juga setuju bahwa perlu dilakukan vaksinasi Covid-19 untuk tenaga pendidikan dan anak.

Baca juga: Optimalisasi Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Instruksikan Vaksinasi Tak Lagi Pandang Domisili

Selain itu, diperlukan untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah seperti mengondisikan lingkungan sekolah itu steril.

"Ya karena kandungan virus di suatu tempat ya, di ruangan ruangan tertentu," ujar dia.

"Jadi syarat-syarat dari vaksinasi, protokol kesehatan, dan syarat sterilisasi lingkungan di sekolah itu secara umum harus dilakukan. Kemudian syarat zona yang boleh melakukan tatap muka itu harus kita juga tentukan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com