Kompas.com - 21/06/2021, 19:41 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dok. Puspen KemendagriMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pandemi Covid-19 dan efek dominonya adalah masalah nyata yang tidak bisa dianggap remeh.

Hal itu ia katakan dalam acara pengukuhan dewan pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2021-2026.

"Real problem today, yang kita hadapi sekarang problem bagi semua stakeholder bangsa pemerintah, non pemerintah, masyarakat adalah pandemi Covid-19. Tidak bisa kita anggap remeh. (Covid-18) sesuatu yang real bukan hanya sekedar jargon, the real problem," kata Tito dilansir dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (21/6/2021).

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Tangan Jalankan PPKM Mikro di Wilayahnya

Tito menilai, pandemi Covid-19 merupakan pandemi global dan terluas dalam sejarah bangsa Indonesia, bahkan terbesar dalam sejarah umat manusia ini.

Sehingga, wabah yang melanda global itu tak hanya berdampak pada sisi kesehatan, namun juga berdampak pada krisis multidimensi di bidang ekonomi dan sosial.

"Tahun 2021 kita masih struggling untuk menghadapi pandemi yang memiliki dampak multi krisis, bukan hanya masalah kesehatan, kemanusiaan tapi juga mempengaruhi bidang ekonomi dan keuangan menimbulkan masalah sosial, pengangguran dan lain-lain," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mantan Kapolri ini mengatakan, seluruh kepala daerah tengah menghadapi masalah yang sama karena pandemi Covid-19.

Baca juga: Soal Penerapan 5M, Mendagri: Kita Tidak Boleh Lelah, Harus Kuat

Oleh karena itu, kepala daerah harus bisa mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi secara paralel melalui berbagai formulasi kebijakan yang didesain untuk dapat menyelamatkan keduanya.

"Nah saya melihat bahwa penanganan pandemi menjadi conditional, persyaratan untuk pemulihan ekonomi," ungkapnya.

"Pembangunan ekonomi daerah memerlukan prakondisi syarat untuk bisa pulihnya pembangunan ekonomi daerah adalah kalau kita mampu untuk mengendalikan Covid-19," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Nasional
Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X