Kompas.com - 21/06/2021, 17:16 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tengah memimpin rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Ganip Warsito, dan Bupati Madiun Ahmad Dawami di Lanud Iswahjudi, Madiun, Jumat (18/6/2021). Puspen TNIPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tengah memimpin rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Ganip Warsito, dan Bupati Madiun Ahmad Dawami di Lanud Iswahjudi, Madiun, Jumat (18/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro terbukti efektif menekan laju penularan Covid-19.

Oleh karenanya, pemerintah bakal mempertebal atau memperkuat pelaksanaan PPKM mikro selama 14 hari, yakni 22 Juni-5 Juli 2021. Hal ini merespons lonjakan virus corona yang terjadi beberapa waktu belakangan.

"PPKM mikro ini sangat efektif untuk menekan laju pertumbuhan angka positif Covid-19," kata Hadi dalam konferensi pers usai rapat terbatas dengan presiden dan sejumlah menteri, Senin (21/6/2021).

Baca juga: Ada Usulan Lockdown, Ketua Satgas: PPKM Mikro Efektif Kendalikan Lonjakan Kasus

Hadi mengatakan, efektivitas PPKM mikro telah terbukti di sejumlah daerah seperti di Cipayung (Jakarta Timur), di Kecamatan Wungu (Madiun, Jawa Timur), Kabupaten Kudus (Jawa Tengah), hingga Lamongan (Jawa Timur).

Di wilayah-wilayah tersebut kasus Covid-19 berhasil diturunkan setelah sebelumnya mengalami lonjakan.

Menurut Hadi, terdapat 4 pilar yang berperan penting dalam penerapan PPKM mikro. Keempatnya yakni kepala desa atau kecamatan, Puskesmas, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

PPKM mikro melibatkan perangkat desa hingga ke tingkat RT/RW dalam penanganan Covid-19. Misalnya, apabila terdapat kasus Covid-19 dalam suatu lingkungan, ketua RT/RW dibantu oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas melakukan pemetaan kasus virus corona di wilayah tersebut.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Tangan Jalankan PPKM Mikro di Wilayahnya

Setelah dilakukan pemetaan, perangkat desa menerapkan isolasi untuk warga yang terkonfirmasi Covid-19, serta membatasi wilayah-wilayah yang dinilai rentan menularkan virus.

"RT/RW pun mampu untuk melakukan pemisahan warga berdasar hasil tracing kontak erat sehingga warga yang memang bergejala diserahkan langsung kepada RS, dirujuk, dan yang tidak bergejala dilaksanakan isolasi mandiri atau isolasi terpusat," ujar Hadi.

Hadi menyebut, pemerintah dan jajarannya telah menyusun SOP baik untuk isolasi mandiri maupun isolasi terpusat di tempat yang disediakan pemerintah daerah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X