Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

1,9 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Diminta Tarik Rem Darurat

Kompas.com - 19/06/2021, 08:18 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 hingga Jumat (18/6/2021), kembali melaporkan, total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1.963.266 kasus.

Jumlah kasus Covid-19 tersebut terjadi setelah adanya penambahan 12.990 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dalam kurun waktu 24 jam terakhir.

Dalam data yang sama, pasien yang tutup usia setelah terpapar Covid-19 bertambah 290 orang, sehingga angka kematian mencapai 54.043 orang, terhitung sejak awal pandemi.

Namun, pandemi Covid-19 masih memberikan harapan dengan bertambahnya jumlah pasien sembuh sebanyak 7.907 orang.

Dengan demikian, jumlah pasien sembuh mencapai 1.779.127 orang.

Baca juga: Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

Berdasarkan data tersebut, saat ini tercatat ada 130.096 kasus aktif Covid-19.

Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona, dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

Tarik rem darurat

Sejumlah perhimpunan organisasi profesi dokter meminta pemerintah menarik rem darurat.

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan bahkan memprediksi, pandemi Covid-19 akan berlangsung 3-5 tahun.

"Pemerintah harus tegas seperti ini, kalau perlu tarik rem darurat sekarang, pulau Jawa paling tidak," kata Aman dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6/2021).

Ia mengatakan, hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang tidak percaya adanya Covid-19. Bahkan, masih ada yang anti-vaksin.

Fenomena tersebut, kata Aman, akan menghambat pengendalian pandemi Covid-19.

"Jadi akan sangat sulit kita kalau masih ada yang antivaksin, jadi ini tidak melihat background sosial, ekonomi maupun pendidikannya," ujar dia. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto meminta, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala luas selama dua pekan untuk menekan lonjakan kasus Covid-19.

Baca juga: Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Ia menjelaskan, PPKM tersebut dilakukan secara ketat dan tidak hanya meliputi daerah tertentu. Setelah dua pekan, perlu ada evaluasi atas pemberlakuan PPKM.

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com