KILAS

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kompas.com - 18/06/2021, 20:01 WIB
Warga dari luar daerah antre untuk menjalani tes cepat antigen di Pos Penyekatan Desa Larangan Tokol,  Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (8/6/2021). Pemkab Pamekasan memberlakukan penyekatan dan tes cepat antigen bagi pendatang yang akan masuk ke kabupaten itu, menyusul terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Bangkalan dalam dua pekan terakhir. ANTARA FOTO/Saiful Bahri/nz ANTARA FOTO/SAIFUL BAHRIWarga dari luar daerah antre untuk menjalani tes cepat antigen di Pos Penyekatan Desa Larangan Tokol, Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (8/6/2021). Pemkab Pamekasan memberlakukan penyekatan dan tes cepat antigen bagi pendatang yang akan masuk ke kabupaten itu, menyusul terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Bangkalan dalam dua pekan terakhir. ANTARA FOTO/Saiful Bahri/nz

KOMPAS.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI)  Syafiuddin, menyampaikan beberapa hal sebagai respons dalam menyikapi lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan, Pulau Madura.

Pertama, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bangkit bersama dengan terus menjaga pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

“Saya ikut prihatin dengan melonjaknya kasus Covid-19 yang terjadi di Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Semoga, musibah Covid-19 ini dapat segera kita atasi dengan baik," ujar Syafiuddin, dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (18/6/2021).

Oleh karenanya, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) XI ini meminta pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota untuk siaga dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pencegahan, pengobatan, serta penanganan kasus Covid-19.

Baca juga: Anies Baswedan: DKI Jakarta Paling Transparan soal Penanganan Kasus Covid-19

Menurut Syafiuddin, penanganan tepat dan efektif dapat menghentikan kasus penyebaran Covid-19, sehingga pasien bisa cepat disembuhkan tanpa menimbulkan persoalan baru.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun kedua, ia meminta, setiap pengambilan kebijakan dalam penanganan Covid-19 harus dilakukan secara cepat, transparan dan bijaksana, yaitu dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang kompeten.

“Sebagai langkah pencegahan dan pemutusan penyebaran Covid-19, saya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupa penyekatan di Jembatan Suramadu,” ucap Syafiuddin.

Kendati demikian, imbuh dia, kebijakan tersebut harus dilakukan secara adil dan menggunakan alat swab lebih aman bagi kesehatan masyarakat. Hal ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bersama.

Baca juga: Kasus Rapid Test Bekas Kualanamu, Begini Cara Mengenali Alat Swab Baru

Sebab, muncul beberapa kasus saat masyarakat menjalani swab antigen sampai mengalami pendarahan dari hidung mereka.

“Masalah tersebut perlu dipikirkan dan dicari solusinya. Salah satunya, dengan menggunakan alat swab yang lebih efektif, efisien, dan aman bagi masyarakat,” ujar Syafiuddin.

Tidak hanya peralatan memadai, ia juga meminta pihak terkait untuk melakukan pendekatan dengan kemanusiaan dan kearifan lokal orang Madura.

Hal itu termasuk menyesuaikan kondisi psikologis masyarakat saat ini karena mengalami kesulitan secara ekonomi akibat pandemi.

Ketiga, Syafiuddin menyarankan, agar penanganan Covid-19 diambil alih secara langsung pemerintah provinsi (pemprov) atau berada dalam koordinasi pemprov.

Baca juga: Tinjau Penanganan Covid-19 di Bangkalan, Ini Pesan Menko Polhukam untuk Masyarakat

Ia mencontohkan, tindakan tersebut seperti penyekatan di area Jembatan Suramadu, baik dari sisi Madura maupun Surabaya.

Tak hanya dapat menghindarkan ego sektoral antar kabupaten dan kota, tindakan ini harus dilakukan karena munculnya lonjakan kasus Covid-19 dengan varian baru.

“Selain itu, saya juga meminta agar tracing terhadap pihak-pihak yang diduga pernah berinteraksi dengan korban Covid-19. Segera lakukan tindakan ini secara maksimal dan terukur,” ujar Syafiuddin.

Bahkan, imbuh dia, dalam pelaksanaan vaksinasi juga harus dilakukan secara massif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga: Bogor Jadi Kota Percontohan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 untuk ODGJ

Untuk pernyataan keempat, Syafiuddin meminta pemerintah pusat dan daerah agar fokus pada kebijakan selain prokes Covid-19.

“Pemerintah juga harus memberikan solusi terkait akar masalah nyata di Madura, seperti persoalan kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan masyarakat. Solusi ini akan menjadi multi obat seperti satu langkah, dua pulau terlompati,” ucapnya.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Nasional
Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan 'Restorative Justice' dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan "Restorative Justice" dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Nasional
Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Nasional
Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Nasional
Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

Nasional
Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Nasional
Geledah Rumah Tersangka dan Rumdin Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang dan Dokumen Terkait Suap

Geledah Rumah Tersangka dan Rumdin Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang dan Dokumen Terkait Suap

Nasional
Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Nasional
KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

Nasional
Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Nasional
Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Nasional
Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.