Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

KOMPAS.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI)  Syafiuddin, menyampaikan beberapa hal sebagai respons dalam menyikapi lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan, Pulau Madura.

Pertama, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bangkit bersama dengan terus menjaga pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

“Saya ikut prihatin dengan melonjaknya kasus Covid-19 yang terjadi di Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Semoga, musibah Covid-19 ini dapat segera kita atasi dengan baik," ujar Syafiuddin, dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (18/6/2021).

Oleh karenanya, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) XI ini meminta pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota untuk siaga dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pencegahan, pengobatan, serta penanganan kasus Covid-19.

Menurut Syafiuddin, penanganan tepat dan efektif dapat menghentikan kasus penyebaran Covid-19, sehingga pasien bisa cepat disembuhkan tanpa menimbulkan persoalan baru.

Adapun kedua, ia meminta, setiap pengambilan kebijakan dalam penanganan Covid-19 harus dilakukan secara cepat, transparan dan bijaksana, yaitu dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang kompeten.

“Sebagai langkah pencegahan dan pemutusan penyebaran Covid-19, saya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupa penyekatan di Jembatan Suramadu,” ucap Syafiuddin.

Kendati demikian, imbuh dia, kebijakan tersebut harus dilakukan secara adil dan menggunakan alat swab lebih aman bagi kesehatan masyarakat. Hal ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bersama.

Sebab, muncul beberapa kasus saat masyarakat menjalani swab antigen sampai mengalami pendarahan dari hidung mereka.

“Masalah tersebut perlu dipikirkan dan dicari solusinya. Salah satunya, dengan menggunakan alat swab yang lebih efektif, efisien, dan aman bagi masyarakat,” ujar Syafiuddin.

Tidak hanya peralatan memadai, ia juga meminta pihak terkait untuk melakukan pendekatan dengan kemanusiaan dan kearifan lokal orang Madura.

Hal itu termasuk menyesuaikan kondisi psikologis masyarakat saat ini karena mengalami kesulitan secara ekonomi akibat pandemi.

Ketiga, Syafiuddin menyarankan, agar penanganan Covid-19 diambil alih secara langsung pemerintah provinsi (pemprov) atau berada dalam koordinasi pemprov.

Ia mencontohkan, tindakan tersebut seperti penyekatan di area Jembatan Suramadu, baik dari sisi Madura maupun Surabaya.

Tak hanya dapat menghindarkan ego sektoral antar kabupaten dan kota, tindakan ini harus dilakukan karena munculnya lonjakan kasus Covid-19 dengan varian baru.

“Selain itu, saya juga meminta agar tracing terhadap pihak-pihak yang diduga pernah berinteraksi dengan korban Covid-19. Segera lakukan tindakan ini secara maksimal dan terukur,” ujar Syafiuddin.

Bahkan, imbuh dia, dalam pelaksanaan vaksinasi juga harus dilakukan secara massif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Untuk pernyataan keempat, Syafiuddin meminta pemerintah pusat dan daerah agar fokus pada kebijakan selain prokes Covid-19.

“Pemerintah juga harus memberikan solusi terkait akar masalah nyata di Madura, seperti persoalan kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan masyarakat. Solusi ini akan menjadi multi obat seperti satu langkah, dua pulau terlompati,” ucapnya.