Semua Pimpinan KPK Dinilai Harus Penuhi Panggilan Komnas HAM Untuk Meredam Kontroversi TWK

Kompas.com - 18/06/2021, 13:51 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) didampingi para Wakil Ketua (kiri ke kanan) Nawawi  Pomolango, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar dan Nurul Ghufron melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/4/2020). Rapat yang dihadiri perwakilan kelompok fraksi dan diikuti anggota lainnya secara virtual tersebut membahas langkah antisipasi KPK dalam melakukan pengawasan anggaran penangangan COVID-19. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua KPK Firli Bahuri (tengah) didampingi para Wakil Ketua (kiri ke kanan) Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar dan Nurul Ghufron melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/4/2020). Rapat yang dihadiri perwakilan kelompok fraksi dan diikuti anggota lainnya secara virtual tersebut membahas langkah antisipasi KPK dalam melakukan pengawasan anggaran penangangan COVID-19. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Semua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai harus memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk meredam kisruh seputar kontroversi pengadaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sigit Riyanto kehadiran dalam pemeriksaan itu dapat menjadi tolok ukur akuntabilitas kerja dan keputusan para pimpinan lembaga antirasuah itu.

"Untuk menuntaskan kisruh dan kegaduhan TWK yang kontroversial Pimpinan KPK harus memenuhi panggilan Komnas HAM," terang Sigit pada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

"Kehadiran Komisioner KPK dapat menjadi indikasi tentang akuntabilitas kerja dan keputusan mereka sebagai pimpinan lembaga yang diberi mandat melakukan pemberantasan korupsi," sambungnya.

Selain itu, sambung Sigit, kehadiran para Komisioner KPK dalam pemeriksaan oleh Komnas HAM dapat menjadi upaya untuk menjaga kredibilitas di mata publik.

Baca juga: Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kehadiran Komisioner KPK juga mengindikasikan itikad baik mereka dan menjaga kredibilitasnya di hadapan publik," kata dia.

Sigit menegaskan bahwa jika TWK berjalan transparan dan objektif semestinya tidak ada alasan untuk Pimpinan KPK untuk tidak hadir dalam pemeriksaan Komnas HAM.

"Jika TWK benar-benar dilakukan secara adil, transparan, dan objektif, mestinya tidak ada hal yang perlu disembunyikan," ujarnya.

Adapun Komisioner KPK Choirul Anam menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu keterangan dari empat Pimpinan dan Sekjen KPK.

Sebab kedatangan dan keterangan dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron belum cukup untuk Komnas HAM mendapatkan informasi terkait pengadaan TWK.

Anam menjelaskan dalam penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM keterangan yang diberikan tidak hanya terkait dengan institusi, tapi juga peran masing-masing individu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X