Semua Pimpinan KPK Dinilai Harus Penuhi Panggilan Komnas HAM Untuk Meredam Kontroversi TWK

JAKARTA, KOMPAS.com - Semua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai harus memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk meredam kisruh seputar kontroversi pengadaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sigit Riyanto kehadiran dalam pemeriksaan itu dapat menjadi tolok ukur akuntabilitas kerja dan keputusan para pimpinan lembaga antirasuah itu.

"Untuk menuntaskan kisruh dan kegaduhan TWK yang kontroversial Pimpinan KPK harus memenuhi panggilan Komnas HAM," terang Sigit pada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

"Kehadiran Komisioner KPK dapat menjadi indikasi tentang akuntabilitas kerja dan keputusan mereka sebagai pimpinan lembaga yang diberi mandat melakukan pemberantasan korupsi," sambungnya.

Selain itu, sambung Sigit, kehadiran para Komisioner KPK dalam pemeriksaan oleh Komnas HAM dapat menjadi upaya untuk menjaga kredibilitas di mata publik.

"Kehadiran Komisioner KPK juga mengindikasikan itikad baik mereka dan menjaga kredibilitasnya di hadapan publik," kata dia.

Sigit menegaskan bahwa jika TWK berjalan transparan dan objektif semestinya tidak ada alasan untuk Pimpinan KPK untuk tidak hadir dalam pemeriksaan Komnas HAM.

"Jika TWK benar-benar dilakukan secara adil, transparan, dan objektif, mestinya tidak ada hal yang perlu disembunyikan," ujarnya.

Adapun Komisioner KPK Choirul Anam menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu keterangan dari empat Pimpinan dan Sekjen KPK.

Sebab kedatangan dan keterangan dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron belum cukup untuk Komnas HAM mendapatkan informasi terkait pengadaan TWK.

Anam menjelaskan dalam penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM keterangan yang diberikan tidak hanya terkait dengan institusi, tapi juga peran masing-masing individu.