MK Buka Peluang Panggil DPD di Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja

Kompas.com - 17/06/2021, 17:49 WIB
Ilustrasi mahkamah konstitusi. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AIlustrasi mahkamah konstitusi.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang untuk memanggil Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke sidang uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Mahkamah, hal itu dilakukan karena perwakilan presiden atau pemerintah dalam keterangannya terkait gugatan UU Cipta Kerja berkali-kali menyebut DPD.

"Nanti akan ada juga apa DPD mungkin akan diundang untuk memberikan penjelasan ini (pembahasan UU Cipta Kerja)," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja di MK, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: MK Minta DPR Jelaskan Bagaimana Persiapkan DIM UU Cipta Kerja dalam Waktu Singkat

Saldi Isra mengatakan, Mahkamah memerlukan penjelasan yang lebih konkret dari DPR, mengenai pelibatan DPD dalam pembahasan UU Cipta Kerja.

Oleh karena itu, pemerintah memerlukan beberapa bukti misalnya penyampaian draf dari DPR ke DPD.

Hal ini penting karena dari 79 atau lebih UU yang masuk ke dalam UU Cipta Kerja sebagiannya berkaitan dengan DPD.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tolong nanti DPR menyampaikan kepada kami bukti pengiriman draft RUU Cipta Kerja ke DPD dengan suratnya, itu satu," ujarnya.

Baca juga: Hakim Konstitusi Minta DPR Tunjukkan Bukti Perubahan UU Cipta Kerja Setelah Disetujui Bersama

Kemudian, Saldi juga meminta bukti penyampaian pengantar musyawarah dari DPD kepada DPR yang diterima DPR.

Dia juga meminta bukti daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait UU Cipta Kerja yang dibuat oleh DPD untuk dijadikan bagian yang akan dibahas ketika pembahasan bersama di DPR.

"Yang keempat bukti adanya penyampaian pendapat mini DPD, sebelum dilakukan persetujuan bersama," ucapnya.

Saldi juga meminta gambaran yang dilakukan DPR terhadap adanya fraksi yang memilih walk out (WO) dalam proses menjelang persetujuan bersama.

"Tolong kami diberikan gambaran juga, apakah musyawarah dengan yang tidak sepakat itu dilakukan, apa hasilnya dan segala macam tolong disampaikan juga ke Mahkamah itu untuk DPR," ucap dia.

Baca juga: Hakim MK Minta Pemerintah Klarifikasi soal Perbedaan Halaman Naskah RUU Cipta Kerja



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X