MK Buka Peluang Panggil DPD di Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja

Kompas.com - 17/06/2021, 17:49 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang untuk memanggil Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke sidang uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Mahkamah, hal itu dilakukan karena perwakilan presiden atau pemerintah dalam keterangannya terkait gugatan UU Cipta Kerja berkali-kali menyebut DPD.

"Nanti akan ada juga apa DPD mungkin akan diundang untuk memberikan penjelasan ini (pembahasan UU Cipta Kerja)," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja di MK, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: MK Minta DPR Jelaskan Bagaimana Persiapkan DIM UU Cipta Kerja dalam Waktu Singkat

Saldi Isra mengatakan, Mahkamah memerlukan penjelasan yang lebih konkret dari DPR, mengenai pelibatan DPD dalam pembahasan UU Cipta Kerja.

Oleh karena itu, pemerintah memerlukan beberapa bukti misalnya penyampaian draf dari DPR ke DPD.

Hal ini penting karena dari 79 atau lebih UU yang masuk ke dalam UU Cipta Kerja sebagiannya berkaitan dengan DPD.

"Tolong nanti DPR menyampaikan kepada kami bukti pengiriman draft RUU Cipta Kerja ke DPD dengan suratnya, itu satu," ujarnya.

Baca juga: Hakim Konstitusi Minta DPR Tunjukkan Bukti Perubahan UU Cipta Kerja Setelah Disetujui Bersama

Kemudian, Saldi juga meminta bukti penyampaian pengantar musyawarah dari DPD kepada DPR yang diterima DPR.

Dia juga meminta bukti daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait UU Cipta Kerja yang dibuat oleh DPD untuk dijadikan bagian yang akan dibahas ketika pembahasan bersama di DPR.

"Yang keempat bukti adanya penyampaian pendapat mini DPD, sebelum dilakukan persetujuan bersama," ucapnya.

Saldi juga meminta gambaran yang dilakukan DPR terhadap adanya fraksi yang memilih walk out (WO) dalam proses menjelang persetujuan bersama.

"Tolong kami diberikan gambaran juga, apakah musyawarah dengan yang tidak sepakat itu dilakukan, apa hasilnya dan segala macam tolong disampaikan juga ke Mahkamah itu untuk DPR," ucap dia.

Baca juga: Hakim MK Minta Pemerintah Klarifikasi soal Perbedaan Halaman Naskah RUU Cipta Kerja

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

Nasional
40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

Nasional
Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Nasional
Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

Nasional
Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

Nasional
Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Nasional
Luhut Sang 'Menteri Superior' dan Tugas Baru dari Jokowi

Luhut Sang "Menteri Superior" dan Tugas Baru dari Jokowi

Nasional
Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

[POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

Nasional
Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

Nasional
Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

Nasional
Daya Pikat NU dan Upaya Mustahil Menjauh dari Politik

Daya Pikat NU dan Upaya Mustahil Menjauh dari Politik

Nasional
Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak

Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak

Nasional
Akibat jika Diversi dalam Peradilan Pidana Anak Gagal

Akibat jika Diversi dalam Peradilan Pidana Anak Gagal

Nasional
Hasil Sidang Kedua BPUPKI

Hasil Sidang Kedua BPUPKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.