Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Minta DPR Jelaskan Bagaimana Persiapkan DIM UU Cipta Kerja dalam Waktu Singkat

Kompas.com - 17/06/2021, 15:56 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta DPR memberikan penjelasan mengenai bagaimana menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Apalagi, kata dia, terdapat 79 UU yang akan digabungkan menjadi satu kesatuan menggunakan metode omnibus law dalam RUU Cipta Kerja.

"Bagaimana DPR mempersiapkan daftar inventarisasi masalah dalam kurun waktu yang relatif agak singkat itu," kata Saldi dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (17/6/2021).

"Dari ada sekitar 79 atau lebih undang-undang yang masuk kepada model pembahasan omnibus law ini," lanjut dia.

Baca juga: Hakim MK Minta Pemerintah Klarifikasi soal Perbedaan Halaman Naskah RUU Cipta Kerja

Saldi pun juga meminta DPR memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara klasterisasi persiapan DIM RUU Cipta Kerja.

Selain itu, ia meminta pihak pemerintah untuk memberi gambaran mengenai seberapa sederhananya pendelegasian dari peraturan UU di bawah UU Cipta Kerja.

"Jangan-jangan nanti undang-undangnya sederhana tapi pendelegasiannya menjadi tidak sederhana dan itu bisa jadi masalah juga untuk tujuan penyederhanaan regulasi yang di sampaikan oleh pemerintah tadi," ujarnya.

Kemudian, Saldi juga meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait munculnya naskah UU Cipta Kerja dengan berbagai versi halaman.

Menurut dia, ada beberapa versi halam draf halaman RUU Cipta Kerja yang beredar yakni naskah versi 905 halaman, yang disetujui dalam sidang paripurna tanggal 5 Oktober 2020.

Baca juga: Sidang MK, DPR Sebut Jangka Waktu Pembahasan UU Cipta Kerja Sesuai Aturan

Kemudian naskah versi 1.028 halaman yang diunggah di laman DPR, naskah versi 1.035 halaman yang muncul lada 12 Oktober siang.

Serta ada naskah versi 812 halaman yang muncul pada 12 Oktober malam dan ada naskah 1.187 halaman yang muncul pada 21 Oktober 2020.

"Sehingga kami bisa membandingkan naskah yang disetujui bersama, kemudian naskah yang direvisi secara teknis oleh Sekretariat Jenderal DPR, naskah yang disampaikan dari DPR ke pemerintah, kemudian naskah yang diperbaiki secara teknis oleh Kementerian Sekretaris Negara," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Kapolri dan Jaksa Agung Menghadap Jokowi

Soal Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Kapolri dan Jaksa Agung Menghadap Jokowi

Nasional
KPK Pastikan Akan Banding Putusan Sela Perkara Gazalba Saleh

KPK Pastikan Akan Banding Putusan Sela Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Membaca Sikap Politik PDI Perjuangan

Membaca Sikap Politik PDI Perjuangan

Nasional
Bukan Anies, Nasdem Kini Utamakan Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta

Bukan Anies, Nasdem Kini Utamakan Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta

Nasional
Achsanul Qosasi Klaim Tak Kondisikan Temuan BPK di Proyek BTS 4G

Achsanul Qosasi Klaim Tak Kondisikan Temuan BPK di Proyek BTS 4G

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Irlandia, Spanyol, dan Norwegia Akui Negara Palestina

Indonesia Sambut Baik Keputusan Irlandia, Spanyol, dan Norwegia Akui Negara Palestina

Nasional
UKT Batal Naik, Cak Imin Minta Pemerintah Sediakan Pendidikan Bagus dan Murah

UKT Batal Naik, Cak Imin Minta Pemerintah Sediakan Pendidikan Bagus dan Murah

Nasional
Ingin Dekat dengan Cucu, Terdakwa Kasus BTS 4G Sadikin Rusli Minta Ditahan di Jawa Timur

Ingin Dekat dengan Cucu, Terdakwa Kasus BTS 4G Sadikin Rusli Minta Ditahan di Jawa Timur

Nasional
Novel Baswedan dkk Gugat UU KPK ke MK, Minta Syarat Usia Capim Diubah

Novel Baswedan dkk Gugat UU KPK ke MK, Minta Syarat Usia Capim Diubah

Nasional
Cak Imin Senang jika Anies Maju Lagi Pilkada DKI, tetapi Belum Beri Dukungan

Cak Imin Senang jika Anies Maju Lagi Pilkada DKI, tetapi Belum Beri Dukungan

Nasional
DKPP Copot Ketua KPU Manggarai Barat karena Kekerasan Seksual

DKPP Copot Ketua KPU Manggarai Barat karena Kekerasan Seksual

Nasional
Isu Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Masih dalam Penyidikan, Pendalaman

Isu Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Masih dalam Penyidikan, Pendalaman

Nasional
Pekerja Wajib Jadi Anggota Tapera jika Penghasilan Capai Upah Minimum

Pekerja Wajib Jadi Anggota Tapera jika Penghasilan Capai Upah Minimum

Nasional
Ketua Baleg DPR Mengaku Tak Tergesa-gesa Revisi UU TNI dan Polri

Ketua Baleg DPR Mengaku Tak Tergesa-gesa Revisi UU TNI dan Polri

Nasional
BMKG Ingatkan Potensi Kekeringan Dominan sampai September 2024

BMKG Ingatkan Potensi Kekeringan Dominan sampai September 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com