Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, uji klinis terhadap Vaksin Nusantara lebih baik dilanjutkan, mengingat Indonesia tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19.

Menurut dia, apa pun langkah antisipasi menghadapi Covid-19 saat ini perlu dilakukan di tengah lonjakan kasus. Salah satunya, pengembangan Vaksin Nusantara.

"Saya pikir, dalam lonjakan Covid-19 yang tinggi ini. Marilah kita sama-sama ikut berpartisipasi mengantisipasi. Salah satunya adalah, saya pikir enggak ada masalah, mau vaksin apa, yang penting dia sudah bisa teruji, fase 1 fase 2 ya dilanjutkan saja saya pikir," kata Dasco, dalam video yang diterima Kompas.com, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Ngotot Kembangkan Vaksin Nusantara, Terawan: Saya Tak Butuh Anggaran Negara

Dasco berpandangan, uji klinis fase III Vaksin Nusantara tidak ada masalah untuk dilanjutkan.

Dia mengingatkan agar terkait masalah Vaksin Covid-19, semua orang perlu melepas ego sektoralnya masing-masing.

Hal ini karena menyangkut nasib masyarakat banyak di tengah lonjakan kasus Covid-19.

"Saya pikir soal vaksin, mari melepas ego sektoral kita masing-masing. Kita juga enggak mau dibilang kok DPR ikut-ikutan soal vaksin, kan DPR pernah dibilang seperti itu, Nah, tetapi ini kan mengenai nasib masyarakat banyak," ujarnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengingatkan, jangan sampai negara lain terlebih dahulu selesai meneliti vaksin serupa Vaksin Nusantara.

Padahal, Indonesia merupakan negara yang menginisiasi vaksin sel dendritik gagasan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Saya dengar di beberapa negara lain juga sedang melakukan penelitian soal vaksin dengan teknologi yang sama dengan vaksin Nusantara. Nah jangan sampai nanti kita yang menginisiasi duluan, tapi kemudian negara lain yang berhasil menerapkan setelahnya," ucap Dasco.

Baca juga: Saat Terawan Racik Vaksin Nusantara di DPR

Dasco juga menjawab ketika disinggung bahwa nota kesepahaman yang dibuat pemerintah bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahwa Vaksin Nusantara tidak boleh dikomersialkan.

Menurutnya, melanjutkan uji klinis terhadap Vaksin Nusantara adalah dalam rangka menyelamatkan masyarakat Indonesia dari Covid-19.

"Karena itu, saya pikir, sepanjang itu memang (uji klinis) sudah bisa dilakukan ya lakukan saja," kata Dasco.

Sebelumnya, Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, saat ini ia membutuhkan political will dari pemerintah untuk menyetujui Vaksin Nusantara sebagai vaksin Covid-19.

Ia mengaku tidak membutuhkan anggaran negara untuk membantu pengembangan Vaksin Nusantara yang digagasnya.

"Kalau masalah anggaran, jujur, saya tidak perlu anggaran, karena saya lihat, Komisi VII saja sudah pada mau urunan. Itu besar sekali. Saya tidak butuh anggaran dari negara," kata Terawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19, Rabu (16/6/2021).

"Yang saya butuhkan adalah good will, political will. Apa yang mau dilakukan, wong ndak keluar anggaran kok. Masa mengeluarkan aturan untuk menghalangi," lanjut dia.

Baca juga: Terawan Klaim 90 Persen Bahan Produksi Vaksin Nusantara Dibuat di Indonesia

Terawan mengaku heran lantaran mengapa seolah Vaksin Nusantara dihalang-halangi dalam proses pengembangannya.

Padahal, ia mengklaim vaksin tersebut aman digunakan dan belum ada korban yang terdampak akibat proses pengembangannya.

"Masa mengeluarkan aturan untuk menghalangi, untuk apa? Kecuali vaksin ini menimbulkan kematian, penderitaan dan sebagainya," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito sempat menyebut, sejumlah syarat dalam pengembangan Vaksin Nusantara belum terpenuhi.

Atas hal itu, ia mengatakan, Vaksin Nusantara belum layak dilanjutkan ke uji klinik fase II.

Namun, nyatanya uji klinis fase II tetap dilanjutkan dan sejumlah anggota DPR menjadi relawan.