Anies: Seluruh Kebijakan Jakarta Bertujuan Dapatkan Kepercayaan Rakyat dalam Tangani Covid-19

Kompas.com - 17/06/2021, 15:11 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengacungkan jari telunjuk saat webinar acara Badan Pemeriksa Keuangan RI, Kamis (17/6/2021). KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengacungkan jari telunjuk saat webinar acara Badan Pemeriksa Keuangan RI, Kamis (17/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, seluruh kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini, bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap pemda dalam mengendalikan Covid-19.

"Jakarta sebagai tempat yang mengalami pertama maka langkah yang kami lakukan adalah nomor satu seluruh kebijakan bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan penuh oleh rakyat," ujar Anies dalam webinar "Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan, dam Kepemimpinan di Masa dan Pasca-Pandemi Covid-19" yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (17/6/2021).

Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, pihaknya mengaku selalu menyampaikan informasi apa adanya dan tidak pernah menutupi kekurangan.

Anies mengatakan bahwa upaya transparansi informasi agar masyarakat benar-benar percaya jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mengendalikan Covid-19.

"Mengapa semuanya serba transparan? Karena tujuannya adalah membuat rakyat percaya pada apa yang dikatakan Pemprov, percaya atas semua informasi yang disampaikan pemprov, karena kita akan melewati masa wabah ini untuk waktu yang panjang," kata Anies.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Uji Coba Belajar Tatap Muka di Jakarta Dihentikan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anies mengatakan, apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak mendapatkan kepercayaan publik, dikhawatirkan kebijakan dalam pengendalian Covid-19 diabaikan.

Karena itu, upaya untuk mendapatkan kepercayaan publik menjadi nomor satu agar kebijakan pengendalian Covid-19 berjalan efektif.

"Langkah inilah yang kita pegang sampai hari ini," terang Anies.

Pihaknya menyadari bahwa masyarakat akan terdampak ketika Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh badan kesehatan dunia (WHO) pada 11 Maret 2020.

Menurutnya, agar dampak pandemi tak berkepanjangan, maka dibutuhkan langkah yang sama antara masyarakat dan pemerintah.

"Untuk rakyat, masyarakat mengikuti yang diarahkan oleh kita yang berada di pemerintahan maka kita harus bisa mendapatkan kepercayaan penuh rakyat," tegas dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X