Salin Artikel

Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, uji klinis terhadap Vaksin Nusantara lebih baik dilanjutkan, mengingat Indonesia tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19.

Menurut dia, apa pun langkah antisipasi menghadapi Covid-19 saat ini perlu dilakukan di tengah lonjakan kasus. Salah satunya, pengembangan Vaksin Nusantara.

"Saya pikir, dalam lonjakan Covid-19 yang tinggi ini. Marilah kita sama-sama ikut berpartisipasi mengantisipasi. Salah satunya adalah, saya pikir enggak ada masalah, mau vaksin apa, yang penting dia sudah bisa teruji, fase 1 fase 2 ya dilanjutkan saja saya pikir," kata Dasco, dalam video yang diterima Kompas.com, Kamis (17/6/2021).

Dasco berpandangan, uji klinis fase III Vaksin Nusantara tidak ada masalah untuk dilanjutkan.

Dia mengingatkan agar terkait masalah Vaksin Covid-19, semua orang perlu melepas ego sektoralnya masing-masing.

Hal ini karena menyangkut nasib masyarakat banyak di tengah lonjakan kasus Covid-19.

"Saya pikir soal vaksin, mari melepas ego sektoral kita masing-masing. Kita juga enggak mau dibilang kok DPR ikut-ikutan soal vaksin, kan DPR pernah dibilang seperti itu, Nah, tetapi ini kan mengenai nasib masyarakat banyak," ujarnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengingatkan, jangan sampai negara lain terlebih dahulu selesai meneliti vaksin serupa Vaksin Nusantara.

Padahal, Indonesia merupakan negara yang menginisiasi vaksin sel dendritik gagasan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Saya dengar di beberapa negara lain juga sedang melakukan penelitian soal vaksin dengan teknologi yang sama dengan vaksin Nusantara. Nah jangan sampai nanti kita yang menginisiasi duluan, tapi kemudian negara lain yang berhasil menerapkan setelahnya," ucap Dasco.

Dasco juga menjawab ketika disinggung bahwa nota kesepahaman yang dibuat pemerintah bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahwa Vaksin Nusantara tidak boleh dikomersialkan.

Menurutnya, melanjutkan uji klinis terhadap Vaksin Nusantara adalah dalam rangka menyelamatkan masyarakat Indonesia dari Covid-19.

"Karena itu, saya pikir, sepanjang itu memang (uji klinis) sudah bisa dilakukan ya lakukan saja," kata Dasco.

Sebelumnya, Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, saat ini ia membutuhkan political will dari pemerintah untuk menyetujui Vaksin Nusantara sebagai vaksin Covid-19.

Ia mengaku tidak membutuhkan anggaran negara untuk membantu pengembangan Vaksin Nusantara yang digagasnya.

"Kalau masalah anggaran, jujur, saya tidak perlu anggaran, karena saya lihat, Komisi VII saja sudah pada mau urunan. Itu besar sekali. Saya tidak butuh anggaran dari negara," kata Terawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19, Rabu (16/6/2021).

"Yang saya butuhkan adalah good will, political will. Apa yang mau dilakukan, wong ndak keluar anggaran kok. Masa mengeluarkan aturan untuk menghalangi," lanjut dia.

Terawan mengaku heran lantaran mengapa seolah Vaksin Nusantara dihalang-halangi dalam proses pengembangannya.

Padahal, ia mengklaim vaksin tersebut aman digunakan dan belum ada korban yang terdampak akibat proses pengembangannya.

"Masa mengeluarkan aturan untuk menghalangi, untuk apa? Kecuali vaksin ini menimbulkan kematian, penderitaan dan sebagainya," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito sempat menyebut, sejumlah syarat dalam pengembangan Vaksin Nusantara belum terpenuhi.

Atas hal itu, ia mengatakan, Vaksin Nusantara belum layak dilanjutkan ke uji klinik fase II.

Namun, nyatanya uji klinis fase II tetap dilanjutkan dan sejumlah anggota DPR menjadi relawan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/17/15245301/pimpinan-dpr-nilai-uji-klinis-vaksin-nusantara-lebih-baik-dilanjutkan

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

73 Persen Jemaah Haji Masuk Kategori Risiko Tinggi, Kemenkes Siagakan 1.600 Tenaga Kesehatan Haji

73 Persen Jemaah Haji Masuk Kategori Risiko Tinggi, Kemenkes Siagakan 1.600 Tenaga Kesehatan Haji

Nasional
KPK Sita Moge Triumph hingga Mobil Land Cruiser dari Rafael Alun Trisambodo

KPK Sita Moge Triumph hingga Mobil Land Cruiser dari Rafael Alun Trisambodo

Nasional
KemenPPPA Kecam Kasus Pemerkosaan Anak oleh 11 Orang di Sulteng, Minta Diusut Tuntas

KemenPPPA Kecam Kasus Pemerkosaan Anak oleh 11 Orang di Sulteng, Minta Diusut Tuntas

Nasional
BP2MI: Bank Dunia Ingatkan Indonesia soal Perdagangan Orang Sejak 2017

BP2MI: Bank Dunia Ingatkan Indonesia soal Perdagangan Orang Sejak 2017

Nasional
KPK 3 Kali Tak Penuhi Panggilan, Ombdusman Buka Peluang Jemput Paksa Firli Bahuri dkk

KPK 3 Kali Tak Penuhi Panggilan, Ombdusman Buka Peluang Jemput Paksa Firli Bahuri dkk

Nasional
Jokowi Sebut Logo 'Pohon Hayat' Jadi Identitas Visual IKN

Jokowi Sebut Logo "Pohon Hayat" Jadi Identitas Visual IKN

Nasional
 Posisi MK yang Kian Terkunci untuk Tolak Proporsional Tertutup

Posisi MK yang Kian Terkunci untuk Tolak Proporsional Tertutup

Nasional
Hari Ini, Nindy Ayunda Kembali Diperiksa Terkait Kasus yang Menjerat Dito Mahendra

Hari Ini, Nindy Ayunda Kembali Diperiksa Terkait Kasus yang Menjerat Dito Mahendra

Nasional
Sri Mulyani Laporkan 6 Kandidat Dewan Komisioner OJK ke Jokowi

Sri Mulyani Laporkan 6 Kandidat Dewan Komisioner OJK ke Jokowi

Nasional
Baru 4 Hari di Rutan Cipinang, Mario Dandy Dipindah ke Lapas Salemba

Baru 4 Hari di Rutan Cipinang, Mario Dandy Dipindah ke Lapas Salemba

Nasional
Gugatan Praperadilan soal Penyidikan Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Diputus Hari Ini

Gugatan Praperadilan soal Penyidikan Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Diputus Hari Ini

Nasional
Setiap Hari Ada Korban Perdagangan Orang Meninggal, Jokowi Minta Tak Ada 'Backing-mem-backing'

Setiap Hari Ada Korban Perdagangan Orang Meninggal, Jokowi Minta Tak Ada "Backing-mem-backing"

Nasional
Cawe-cawe Jokowi dan Harapan untuk Pemilu Demokratis, Bukan demi Politik Praktis

Cawe-cawe Jokowi dan Harapan untuk Pemilu Demokratis, Bukan demi Politik Praktis

Nasional
Masyarakat Sipil Minta MK Tegur KPU soal Aturan Eks Terpidana Jadi Caleg

Masyarakat Sipil Minta MK Tegur KPU soal Aturan Eks Terpidana Jadi Caleg

Nasional
Profil Denny Indrayana, Pakar Hukum yang 'Ribut' soal Anies Bakal Dijegal dan Isu Putusan MK

Profil Denny Indrayana, Pakar Hukum yang "Ribut" soal Anies Bakal Dijegal dan Isu Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke