Di Sidang MK, Airlangga Sebut Hak Konstitusional Pemohon Tak Dikurangi dengan Berlakunya UU Cipta Kerja

Kompas.com - 17/06/2021, 11:22 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto hadir secara daring di sidang uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (17/6/2021).

Adapun pada sidang kali ini Airlangga menjadi perwakilan untuk membacakan keterangan Presiden Joko Widodo terkait gugatan UU Cipta Kerja.

Dalam sidang tersebut, Airlangga menegaskan hak-hak para pemohon gugatan uji formil UU Cipta Kerja tidak terhalang-halangi dengan adanya UU Cipta Kerja.

"Bahwa para pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," kata Airlangga dalam sidang yang disiarkan secara daring, Kamis.

Menurut Airlangga, UU Cipta Kerja justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia secara lebih luas di tengah persaingan yang semakin kompetitif.

Serta dalam kondisi adanya tuntutan globalisasi ekonomi dan meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Baca juga: Kamis Ini, Perwakilan Presiden Akan Beri Keterangan di Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja

"Sehingga hak-hak konstitusional para pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit, maupun dirugikan oleh karenanya berlaku Undang-Undang Cipta Kerja," ujarnya.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan, penerbitan undang-undang Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak warga negara.

Hak-hak tersebut antara lain untuk memperoleh pekerjaan, penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28, Pasal 28C Ayat 2, Pasal 28D Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Ia juga menegaskan, pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan ketentuan.

"Hak-hak partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah terpenuhi dengan adanya partisipasi publik," ucap dia.

Sebagai informasi, MK memisahkan pemeriksaan perkara UU Cipta Kerja antara formil dan materi. Kali ini MK memfokuskan dulu pengujian terkait perkara formil dan akan diputus dalam waktu 60 hari kerja terhitung sejak 10 Juni 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Beri 4 Catatan untuk Perbaikan Mudik Tahun Depan

Jokowi Beri 4 Catatan untuk Perbaikan Mudik Tahun Depan

Nasional
Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Nasional
Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 hingga Bertemu Wapres Zambia

Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 hingga Bertemu Wapres Zambia

Nasional
Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Nasional
Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

Nasional
40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

Nasional
Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Nasional
Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

Nasional
Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

Nasional
Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Nasional
Luhut Sang 'Menteri Superior' dan Tugas Baru dari Jokowi

Luhut Sang "Menteri Superior" dan Tugas Baru dari Jokowi

Nasional
Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

[POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

Nasional
Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.