Judicial Review UU Cipta Kerja, MK Pisahkan Uji Formil dan Materiil

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memisahkan persidangan uji formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sehingga, pada hari ini, Kamis (10/6/2021), sidang mengagendakan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden untuk enam perkara uji formil UU Cipta Kerja.

"Kami perlu menjelaskan bahwa mahkamah sudah memutuskan memisah antara uji formil dengan uji materiil," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra, Kamis.

Sidang pun dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman dan disiarkan secara daring melalu akun YouTube resmi MK RI.

Baca juga: Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Pemerintah Kembali Minta Tunda Pembacaan Keterangan Presiden

Dengan demikian, pada persidangan kali ini perwakilan DPR dan pemerintah diharapkan untuk memberikan penjelasan proses formil pembentukan UU Cipta Kerja.

DPR dan pemerintah diminta menjawab proses uji formil UU Cipta Kerja dengan satu keterangan dan menggabungkan untuk setiap permohonan.

"Karena berdasarkan bahan yang sudah sampai ke tangang di MK itu masih terpisah-pisah," ujarnya.

Mahkamah akan lebih banyak mendengar soal keterpenuhan syarat formil dalam lima tahapan pembentukan UU sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Dasar 1945.

Baca juga: Pidato di KTT P4G, Jokowi Sebut UU Cipta Kerja untuk Pastikan Kemajuan Ekonomi Tak Rugikan Lingkungan

Mulai dari pengusulan, pembahasan bersama, persetujuan bersama, pengesahan oleh presiden, hingga pengundangan sebagai tahap terakhir untuk diterapkan oleh masyarakat luas.

"Kalau misalnya keterangan yang disampaikan hari ini dirasa belum cukup untuk menjelaskan semuanya dan belum tergabung menjadi satu naskah mahkamah juga tidak keberatan kalau pemerintah misalnya minta penundaan untuk memperbaiki keterangan yang ada hari ini," ucap dia.