Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan, jika Dipungut Biaya Segera Lapor

Kompas.com - 16/06/2021, 14:53 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksinasi gotong royong dibebankan kepada perusahaan swasta dan diberikan secara gratis untuk semua karyawan.

Jika ada karyawan yang dipungut biaya dari vaksinasi gotong royong, kata dia, sedianya karyawan itu melapor. 

"Kalau terkait ini (perusahaan pungut biaya vaksin ke karyawan) bisa disampaikan melalui jalur-jalur pengaduan, apakah itu melalui SPI atau bisa melalui LBH atau nanti kita bekerja sama dengan Kadin dan BUMN terkait apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut," kata Nadia dalam diskusi secara virtual bertajuk "Siap Jaga Indonesia dengan Vaksinasi Gotong Royong", Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Bio Farma Ungkap Biaya Vaksin Gotong Royong, Tak Sampai Rp 500.000

Nadia mengatakan, perusahaan yang diduga memungut biaya vaksinasi terhadap karyawan akan dimintai klarifikasi. Kemudian, jika terbukti, mereka akan mendapatkan teguran.

"Karena pasti akan ada teguran terkait hal ini, tapi tentunya sebelum teguran perlu ada proses klarifikasi penjelasan dulu, saya rasa mekanisme tersebut sudah disusun juga baik oleh BUMN dan KADIN," ujar dia. 

Senada dengan Nadia, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani menegaskan, tidak ada beban biaya yang harus ditanggung karyawan dalam vaksinasi gotong royong.

Ia mengatakan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga akan siap menerima pengaduan bila ada perusahaan yang memungut biaya vaksinasi dari karyawan.

"Jadi ini benar-benar clear bahwa perusahaan yang harus bayar dan memberikan secara gratis atau cuma-cuma ke karyawannya," kata Shinta.

Adapun vaksinasi gotong royong sudah dimulai sejak 18 Mei 2021.

Vaksinasi gotong royong ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang dibiayai oleh perusahaan atau badan usaha, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk vaksinasi ini.

Baca juga: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong Tiba di Indonesia

Pelaksanaan vaksinasi gotong royong pertama kali dilaksanakan di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat.

Presiden Joko Widodo saat itu ikut meninjau pelaksanaan vaksinasi gotong royong didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Ketua Kadin Rosan P Roeslani, Menteri Investasi merangkap kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Presiden Direktur Unilever Ira Noviarti.

"Kita harapkan vaksinasi ini dapat segera menimbulkan herd immunity, kekebalan komunitas. Sehingga Covid-19 segera bisa kita hilangkan," ujar Jokowi, dalam sambutannya, ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com