Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bio Farma Ungkap Biaya Vaksin Gotong Royong, Tak Sampai Rp 500.000

Kompas.com - 25/05/2021, 20:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan harga vaksinasi gotong royong yang ditetapkan Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan adalah Rp 439.570.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri dari tarif penyuntikan senilai Rp 321.660 dan layanan vaksinasi Rp 117.910.

"Tarif juga sudah ditetapkan oleh Menkes yaitu untuk vaksin sendiri sekitar Rp 321.660, dan untuk layanan vaksinasinya Rp 117.910. Jadi total untuk satu kali penyuntikan itu sebesar Rp 439.570. Ini sudah berjalan sampai hari ini," kata Honesti dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Selasa (25/5/2021).

Kemudian, ia memaparkan bahwa jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk program Vaksin Gotong Royong saat ini adalah vaksin Sinopharm.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa pemerintah menargetkan hanya satu jenis vaksin yang bakal digunakan dalam program vaksin gotong royong yaitu vaksin Cansino asal China.

Baca juga: Satgas: Ketersediaan Terjaga, 83,9 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Diterima Indonesia

"Vaksin ini sedikit berbeda dengan Sinopharm. Dia hanya menggunakan satu dosis atau satu kali penyuntikan," jelasnya.

Honesti menuturkan, Indonesia bakal menyetujui kerjasama pemesanan vaksin tersebut sebanyak 5 juta dosis.

Adapun untuk tahap pertama, vaksin tersebut direncanakan tiba di Indonesia pada Juli 2021. Pada Juli hingga September 2021, vaksin yang akan dikirim sebanyak tiga juta dosis, dan sisanya pada kuartal IV 2021.

"Rencananya kita akan suplai agreement dengan mereka sejumlah lima juta dosis di mana vaksin pertama tiga juta dosis itu akan datang sekitar Juli sampai September, dan sisanya dua juta dosis akan datang di kuartal IV 2021," ucapnya.

Lebih lanjut, saat ini Bio Farma bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih melakukan proses penerbitan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin Cansino.

"Kita harap, mungkin bulan Juni ini dia sudah keluar EUA nya, dan bisa dapat dilaksanakan vaksinasi setelah vaksinnya datang ke Indonesia," harap Honesti.

Baca juga: Menanti Titik Terang Efek Vaksin AstraZeneca di Balik Meninggalnya Warga Buaran Jaktim

Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebut bahwa pemerintah telah menetapkan biaya vaksinasi gotong royong yang diperuntukkan perusahaan.

Ia mengatakan, satu penyuntikan vaksinasi gotong royong akan dibanderol dengan harga Rp 500.000.

"Sudah ditetapkan harga vaksin Rp 375.000 per dosis dan penyuntikan Rp 125.000, sehingga totalnya Rp 500.000," kata Airlangga usai rapat terbatas bersama presiden dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/5/2021).

Dia mengungkapkan, saat ini sudah tersedia 500.000 dosis vaksin Sinopharm di Indonesia yang nantinya digunakan untuk vaksinasi gotong royong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com