Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengingatkan pentingnya kesiapan protokol kesehatan menjelang digelarnya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Juli mendatang.

Terlebih, menurutnya saat ini terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah dan adanya mutasi varian baru corona.

"Ini harus menjadi catatan dan harus dilakukan persiapan yang sangat serius dalam menghadapi sekolah tatap muka. Jangan sampai sekolah menjadi klaster baru penularan kasus Covid-19," kata Muhaimin dalam keterangannya, Senin (14/6/2021).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, sebelum dilakukan sekolah tatap muka, program vaksinasi terhadap guru juga harus dituntaskan.

Baca juga: 1,88 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Rencana PTM Terbatas yang Harus Dilaksanakan secara Hati-hati

Di samping itu, sekolah juga harus melakukan komunikasi secara intens dengan para orangtua siswa sehingga anak bisa menerapkan protokol kesehatan sesuai standar keamanan.

Pria yang akrab disapa Gus Ami ini kemudian mengambil contoh instansi pendidikan yaitu pesantren yang dinilainya, telah menggelar PTM terbatas tanpa gangguan serius.

Menurut dia, hal itu terjadi karena pesantren benar-benar melakukan protokol kesehatan ketika menggelar pembelajaran tatap muka.

"Bahkan ketika anak kembali ke pesantren, orangtua pun tidak bisa mengantarkannya sampai di dalam, cukup di halaman pesantren. Anak yang masuk juga dilakukan pemeriksaan swab antigen atau Genose," ujarnya.

Sementara itu, Gus Ami juga menyinggung terkait belum adanya vaksinasi untuk anak.

Baca juga: Syarat Guru PTM Terbatas: Sudah Divaksinasi Covid-19 dan Tak Punya Komorbid

Untuk itu, dia mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan organisasi terkait lainnya agar mengkaji keamanan vaksin bagi anak-anak atau masyarakat di bawah usia 16 tahun.

Hal tersebut perlu dilakukan mengingat berbagai vaksin yang ada di Indonesia yaitu Vaksin Sinovac, Pfizer, dan AstraZeneca baru direkomendasikan bagi masyarakat berusia di atas 16 tahun.

"Kemenkes bersama IDAI harus memastikan persiapan proses uji klinis vaksin kepada anak-anak dilakukan secara hati-hati dan bertahap, agar vaksinasi pada anak nantinya tidak akan menimbulkan efek samping yang mengkhawatirkan dan berdampak jangka panjang bagi tumbuh kembang anak,” pinta Muhaimin.

Baca juga: PTM Terbatas Harus dengan Restu Orangtua, Kak Seto: Sekolah Harus Jelaskan Kondisi Lengkap

Selain itu, ia meminta Kemenkes bersama peneliti vaksin agar terus meneliti jenis-jenis vaksin Covid-19 yang telah mendapat izin edar di Indonesia.

Menurutnya, izin edar itu juga harus memperhatikan aspek keamanan, tolerabilitas dan imunogenisitas, beserta dosis yang tepat untuk anak-anak.

Diketahui bersama, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Selasa (30/3/2021).

Isi dari SKB itu mengatur pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dimulai pada tahun ajaran baru, Juli 2021.

Baca juga: Minggu Awal PTM Terbatas, Kemendikbud Ristek: Tidak Ada Materi Belajar

Senada dengan Muhaimin, Ketua DPR Puan Maharani juga mengingatkan agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Juli mendatang digelar secara hati-hati.

Puan pun meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait memenuhi sejumlah persyaratan sebelum memulai PTM di sekolah.

"Rencana akan dimulai kembali pembelajaran tatap muka di sekolah tentu harus didukung, tapi harus hati-hati, dan penuhi semua syarat-syarat pencegahan penularan virus corona," kata Puan dalam keterangannya, Senin (14/6/2021).