Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Gus Menteri Minta Kades Seluruh Indonesia Selesaikan Pemutakhiran Data Berbasis SDGs

Kompas.com - 14/06/2021, 17:05 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta kepala desa di seluruh Indonesia menyelesaikan pemutakhiran data berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang dijadikan acuan pembangunan desa.

"Dengan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa ini akan kelihatan sekali apa yang kita butuhkan untuk segera diatasi," ujarnya saat menghadiri penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa secara simbolis di Desa Pilohulata, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, Sabtu (12/06/2021).

Menteri yang akrab disapa Gus Menteri itu juga menjelaskan pentingnya pemutakhiran data berbasis SDGs Desa dalam pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Menurutnya, penggunaan dana desa tergolong sudah benar secara aturan. Namun, hal yang benar belum berarti beres. Perlu ada pembenahan penggunaan dana desa agar bisa lebih terarah dan tepat sasaran,

Baca juga: Mendes PDTT Ingin Lebih Banyak BUMDes Berorientasi Ekspor

"Pada kenyataannya dari sisi ketepatan itu yang perlu dibenahi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (14/6/2021).

Oleh karenanya, dia meminta kepala desa dibantu pendamping desa untuk segera merampungkan pemutaran data berbasis SDGs.

Pada kesempatan tersebut, Gus Menteri juga menyerahkan secara simbolis bantuan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai apresiasi kepada Desa Pilohulata sebagai desa yang paling cepat menyalurkan BLT Dana Desa di tahun 2020 kemarin.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan tersebut, istri Gus Menteri Lilik Umi Nasriyah, Rektor Universitas Negeri Gorontalo Eduart Wolok, dan Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin.

Baca juga: Success Story Desa Tertinggal di Bandung, Dulu Tak Punya Pasar, Kini BUMDes-nya Beromzet Rp 30 Miliar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com