Kompas.com - 08/06/2021, 17:52 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam gelar wicara ?Temu Kenali Budaya Desaku? di salah satu TV Swasta di Jakarta secara virtual, Jumat (4/12/2020).
DOK. Humas Kemendes PDTTMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam gelar wicara ?Temu Kenali Budaya Desaku? di salah satu TV Swasta di Jakarta secara virtual, Jumat (4/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendorong agar semakin banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berorientasi ekspor.

Hal ini demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah di situasi pandemi.

“Kita akan terus konsolidasi supaya semakin banyak Badan Usaha Milik Desa sedang menggalakkan komoditas ekspor, ini juga tergantung dengan data-data, tentang potensi desa, potensi unggulan desa,” kata Abdul dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021), dilansir dari laman setkab.go.id.

Baca juga: Fakta Kapal Motor Milik BUMDes yang Terbakar, Sejak 2016 Hanya Sekali Beroperasi karena Biaya Operasional Besar

Abdul mengatakan, saat ini terdapat sejumlah BUMDes yang sudah berhasil melakukan ekspor, salah satunya yang berada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). BUMDes tersebut bergerak di komoditas ekspor vanila.

Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, lanjut Abdul, BUMDes menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa.

Ia mengatakan, unit usaha BUMDes baik di sektor wisata, jasa, hingga simpan pinjam akan  berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedudukan BUMDes yang saat ini telah resmi berbadan hukum setara dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), namun pada level yang berbeda.

“Jadi kalau misalnya bicara tentang pengelolaan air di tingkat nasional dikelola oleh BUMN, pengelolaan air di tingkat kabupaten atau provinsi dikelola oleh BUMD, pengelolaan air di tingkat desa maupun antardesa dikelola oleh BUMDes ataupun BUMDes Bersama,” terang Abdul.

Abdul pun menegaskan bahwa pihaknya tidak membatasi kerja sama yang dilakukan antardesa, lintas kabupaten, maupun provinsi untuk membentuk BUMDes Bersama.

Kerja sama dapat dapat dijalin selama desa tersebut memiliki kesamaan potensi dan produk unggulan. Paling penting, adanya kerja sama itu memberikan keuntungan bagi desa terkait.

“BUMDes Bersama tidak dibatasi oleh kewilayahan, desa di Sidoarjo bisa membangun kerja sama dengan desa di NTT, bisa bekerja sama dengan desa di Papua, bisa membangun kerja sama dengan desa di Aceh,” kata Abdul.

Baca juga: Teten Masduki Apresiasi Kerja Sama Shopee dan BUMDes Jabar

Oleh karenanya, agar semakin banyak BUMDes yang berorientasi ekspor, Abdul mendorong pemutakhiran data berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (SDGs) desa.

“Itulah makanya pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi, agar semua permasalahan, semua potensi yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh desa bisa terakumulasi dengan baik dan kemudian terkelola dengan maksimal,” kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.