MAKI: Sidang Uji Materi UU KPK soal Alih Status Pegawai Digelar 21 Juni

Kompas.com - 11/06/2021, 14:26 WIB
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mendaftarkan uji materil UU KPK (Sumber: Koordinator MAKI Boyamin Saiman) KOMPAS.com/RAHEL NARDAKoordinator MAKI Boyamin Saiman mendaftarkan uji materil UU KPK (Sumber: Koordinator MAKI Boyamin Saiman)

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Sidang pendahuluan uji materi terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK itu akan digelar Senin (21/6/2021).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, telah menerima surat panggilan dari MK.

“MAKI dkk telah mendapat surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi RI untuk sidang pendahuluan pada tanggal 21 Juni 2021 jam 13.30 WIB," ujar Boyamin, melalui keterangan tertulis, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Polemik Pemberhentian Pegawai KPK, MAKI Akan Ajukan Uji Materi UU KPK

Boyamin menyambut baik undangan tersebut karena proses di MK berjalan cepat. Ia menuturkan, pihaknya telah menyiapkan dokumen, saksi, dan saksi ahli untuk memperkuat permohonan uji materi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Boyamin menambahkan, pihaknya juga mendukung Wadah Pegawai KPK yang juga mengajukan uji materi UU KPK.

Ia mengatakan, MAKI akan bekerja sama dengan pegawai KPK agar uji materi dapat dikabulkan oleh MK.

“Dengan majunya pegawai KPK yang tidak lolos TWK maka akan sangat memperkuat permohonan uji materi dikarenakan kerugian secara langsung oleh (penyelenggaraan) TWK," kata Boyamin.

"Kami akan bersinergi dengan pegawai KPK tersebut untuk saling mendukung dengan tujuan dikabulaknnya uji materi ini oleh MK,” tutur dia.

Baca juga: MAKI Daftarkan Uji Materi UU KPK Terkait 51 Pegawai KPK yang Bakal Diberhentikan

Dalam dasar permohonannya, MAKI menggunakan putusan MK Nomor 70/PUU-XVIII/2019 pada 4 Mei 2021 yang menyatakan proses peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan.

Namun yang terjadi saat ini pimpinan KPK akan memberhentikan 51 pegawai yang tak lolos TWK.

MAKI mengajukan uji materi untuk memperkuat pertimbangan putusan MK tentang peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan, melalui Pasal 24 Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 69C UU KPK.

Kedua pasal tersebut mengatur ketentuan soal pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Nasional
RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

Nasional
Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Nasional
Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Nasional
IDI Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak-anak

IDI Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak-anak

Nasional
Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Nasional
Kapolri dan Panglima TNI Sidak Pos PPKM Mikro di Jakarta

Kapolri dan Panglima TNI Sidak Pos PPKM Mikro di Jakarta

Nasional
3.456 Kamar dari 27 Asrama Haji di Indonesia Disiapkan Jadi Ruang Isolasi Covid-19

3.456 Kamar dari 27 Asrama Haji di Indonesia Disiapkan Jadi Ruang Isolasi Covid-19

Nasional
Dalam 4 Hari, Indonesia Catat 3 Kali Rekor Kasus Baru Covid-19

Dalam 4 Hari, Indonesia Catat 3 Kali Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Ketua Pansus Nilai Kunci Pembahasan UU Otsus Papua Ada di Pasal tentang Kewenangan Pemprov

Ketua Pansus Nilai Kunci Pembahasan UU Otsus Papua Ada di Pasal tentang Kewenangan Pemprov

Nasional
Komisi X DPR Rekomendasikan Sementara Tak Ada PTM di Pulau Jawa

Komisi X DPR Rekomendasikan Sementara Tak Ada PTM di Pulau Jawa

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, KPK Batasi Kehadiran Fisik Pegawai Maksimal 25 Persen

Kasus Covid-19 Meningkat, KPK Batasi Kehadiran Fisik Pegawai Maksimal 25 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X