Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Dahulukan Kepulangan 300 WNI Kelompok Rentan dari Malaysia

Kompas.com - 11/06/2021, 12:56 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 7.200 WNI akan dipulangkan oleh pemerintah Malaysia. 300 orang di antaranya akan didahulukan.

Mereka merupakan kelompok rentan yang terdiri dari lansia, ibu hamil, dan anak-anak. 

"Pemerintah akan mendahulukan kepulangan 300 WNI kelompok rentan ini pada 24 Juni," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Jumat (11/6/2021).

Ia mengatakan, antisipasi yang dilakukan bagi kepulangan WNI termasuk kelompok rentan itu adalah dengan menyiapkan titik debarkasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Baca juga: Lockdown akibat Kasus Covid-19, Malaysia Akan Deportasi 7.200 WNI

Termasuk menyiapkan tempat karantina di Wisma Atlet dan menyiapkan pendampingan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

"Kemudian, kalau bisa bersamaan kepulangan mereka tentu saja teman-teman keimigrasian bisa mempersiapkan layanan yang baik. Ada lansia, ibu hamil, yang butuh perhatian kita semua," kata Femmy.

Dalam proses kepulangan para WNI ini, pihaknya juga sudah meminta Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di Malaysia memastikan mereka pulang dalam keadaan sehat.

Pihaknya juga meminta WNI yang sakit agar tidak dipulangkan terlebih dahulu.

"Persiapannya tentunya kami mohon betul dari pihak Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan kita di Malaysia supaya memastikan mereka yang pulang betul-betul sehat. Yang sakit jangan dipulangkan dulu. Nanti di sini bisa kita terima, kita karantina lagi dengan baik," terangnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Skema Aman Pulangkan WNI dari Malaysia

Femmy mengatakan, pemerintah juga telah melakukan antisipasi kepulangan WNI dari Malaysia dengan menyiapkan titik-titik debarkasi penerimaan kepulangan WNI agar tidak menumpuk di satu lokasi.

Selain itu, disediakan pula fasilitas kesehatan berupa swab test PCR untuk memastikan WNI yang pulang aman dari Covid-19.

Termasuk menyiapkan tempat karantina sebelum dikirim ke daerah asalnya dan pendampingan sampai ke daerah asal.

"Antisipasi kepulangan ini harus kita lakukan bersama-sama. Kita harus berhati-hati. Masalah ini tidak mudah," kata dia.

Baca juga: Covid-19 Varian India Diduga Sudah Masuk Pulau Sebatik, WNI di Perbatasan Diminta Waspada

Adapun 7.200 WNI yang akan pulang tersebut di antaranya terdiri dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik yang documented atau undocumented, serta WNI deportan.

Ia pun berharap seluruh kemneterian/lembaga mendukung para WNI yang akan pulang itu tiba di tujuan mereka.

"Apalagi banyak kelompok rentan, ada lansianya, perempuannya. Mudah-mudahan 300 orang ini bisa kita pulangkan lebih dahulu dalam kondisi yang baik," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com