Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Lockdown" akibat Kasus Covid-19, Malaysia Akan Deportasi 7.200 WNI

Kompas.com - 11/06/2021, 12:12 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 7.200 orang warga negara Indonesia (WNI) akan dideportasi oleh Pemerintah Malaysia.

Deportasi tersebut dilakukan menyusul kebijakan Malaysia yang menerapkan lockdown akibat melonjaknya kasus Covid-19 di negara tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengingatkan agar ada antisipasi yang sangat hati-hati.

"Pemerintah telah melakukan antisipasi kepulangan WNI dari Malaysia, yakni menyiapkan titik-titik debarkasi penerimaan kepulangan WNI agar tidak menumpuk," kata Femmy dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Skema Aman Pulangkan WNI dari Malaysia

Selain itu, disediakan fasilitas kesehatan berupa swab test PCR untuk memastikan WNI yang pulang aman dari Covid-19, termasuk menyiapkan tempat karantina sebelum dikirim ke daerah asalnya dan pendampingan sampai ke daerah asal.

"Antisipasi kepulangan ini harus kita lakukan bersama-sama. Kita harus berhati-hati. Masalah ini tidak mudah," kata dia.

Adapun 7.200 WNI yang akan pulang tersebut di antaranya terdiri dari pekerja migran Indonesia (PMI), baik yang documented atau undocumented, serta WNI deportan.

Di antara mereka juga ada 300 orang yang termasuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

"Pemerintah akan mendahulukan kepulangan 300 WNI kelompok rentan ini pada 24 Juni," ucap dia.

Baca juga: UPDATE: Tambah 2 di Taiwan, Total 4.883 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Dalam proses kepulangan para WNI ini, pihaknya meminta Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di Malaysia memastikan mereka pulang dalam keadaan sehat.

Pihaknya juga meminta WNI yang sakit agar tidak dipulangkan terlebih dahulu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Nasional
Saat Jokowi Nge-vlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran

Saat Jokowi Nge-vlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran

Nasional
'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

"Dissenting Opinion" Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

Nasional
Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Nasional
5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

Nasional
Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Nasional
 Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk 'Maintenance' Apartemen SYL

Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk "Maintenance" Apartemen SYL

Nasional
Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Nasional
Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Nasional
Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Nasional
Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Nasional
Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

Nasional
PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com