Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Siapkan Skema Aman Pulangkan WNI dari Malaysia

Kompas.com - 07/06/2021, 21:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meminta pemerintah menyiapkan skema pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari Malaysia imbas kebijakan lockdown di negeri jiran tersebut.

Willy mengatakan, pemerintah harus memastikan skema pemulangan WNI dari Malaysia berlangsung aman seperti ketika memulangkan WNI dari Wuhan pada awal pandemi Covid-19 lalu.

“Maksud aman di sini bagi semuanya. Aman bagi WNI yang dipulangkan, dan aman bagi kita yang tinggal di Tanah Air. Jangan sampai kepulangan mereka seperti membawa pulang jumlah virus,” kata Willy dalam keterangan tertulis, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Imbas Lockdown Total Malaysia, Hidup Warga di Perbatasan Makin Sulit

Mengacu pada paparan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI), Willy meyakini, pemerintah sudah siap dengan skema yang baik dan memadai.

Namun, ia menekankan, pelaksanaannya harus benar-benar melaksanakan protokol yang telah berjalan di Indonesia.

"Sekarang tinggal eksekusinya saja yang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan protap yang kita miliki. Seperti mahasiswa dari Wuhan dulu, mereka yang dipulangkan harus langsung di karantina selama dua minggu,” ujar Willy.

Menurut Willy, hal tersebut perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah dampak psikologis yang ditimbulkan, terutama di sisi publik.

"Seperti awal-awal dulu, banyak warga yang menolak keras kepulangan mahasiswa kita dari Wuhan. Padahal pada kenyataannya ya biasa-biasa saja,” kata dia.

Kendati demikian, Willy menilai WNI yang berada di Malaysia semestinya tidak perlu dipulangkan meski ada lockdown di negara tersebut.

"Intinya kan bagaimana mengurangi penyebaran virus. Jadi yang sudah kadung di sana, ya biarkan tetap di sana dengan mematuhi apa yang menjadi maklumat pemerintahan setempat. Seperti waktu di Wuhan dulu," kata dia.

Rencana pemulangan WNI dari Malaysia sebelumnya disampaikan Kemenlu RI melalui Direktur Perlindungan WNI, Judha Nugraha, dalam rapat koordinasi Satgas Covid-19 Nasional, Senin (31/5/2021) lalu.

Baca juga: 103 Pekerja Migran dari Malaysia Pulang ke Indonesia

Berdasarkan data, ada sekitar 7.200 WNI yang berada dalam detensi imigrasi Malaysia dan menunggu kepulangan ke tanah air. Kemenlu RI pun telah menyiapkan rencana kontijensi untuk memastikan langkah perlindungan bagi WNI yang berada di Malaysia.

Diketahui, Malaysia menerapkan kuncian wilayah (lockdown) secara nasional mulai Selasa (1/6/2021) selama dua pekan hingga 14 Juni 2021.

Keputusan ini diambil akibat tingginya kasus harian infeksi Covid-19 di negara itu yang tak kunjung menurun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com