Kompas.com - 07/06/2021, 21:22 WIB
Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia menjalani pemeriksaan dokumen oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Senin (17/5/2021). Satgas Penanganan COVID-19 di perbatasan Entikong Kalimantan Barat mencatat di hari terakhir larangan mudik yaitu Senin (17/5/2021) terdapat 17 PMI yang pulang dari Malaysia menuju Indonesia melalui PLBN Entikong. ANTARA FOTO/Agus Alfian/jhw/wsj. ANTARA FOTO/AGUS ALFIANSeorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia menjalani pemeriksaan dokumen oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Senin (17/5/2021). Satgas Penanganan COVID-19 di perbatasan Entikong Kalimantan Barat mencatat di hari terakhir larangan mudik yaitu Senin (17/5/2021) terdapat 17 PMI yang pulang dari Malaysia menuju Indonesia melalui PLBN Entikong. ANTARA FOTO/Agus Alfian/jhw/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meminta pemerintah menyiapkan skema pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari Malaysia imbas kebijakan lockdown di negeri jiran tersebut.

Willy mengatakan, pemerintah harus memastikan skema pemulangan WNI dari Malaysia berlangsung aman seperti ketika memulangkan WNI dari Wuhan pada awal pandemi Covid-19 lalu.

“Maksud aman di sini bagi semuanya. Aman bagi WNI yang dipulangkan, dan aman bagi kita yang tinggal di Tanah Air. Jangan sampai kepulangan mereka seperti membawa pulang jumlah virus,” kata Willy dalam keterangan tertulis, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Imbas Lockdown Total Malaysia, Hidup Warga di Perbatasan Makin Sulit

Mengacu pada paparan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI), Willy meyakini, pemerintah sudah siap dengan skema yang baik dan memadai.

Namun, ia menekankan, pelaksanaannya harus benar-benar melaksanakan protokol yang telah berjalan di Indonesia.

"Sekarang tinggal eksekusinya saja yang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan protap yang kita miliki. Seperti mahasiswa dari Wuhan dulu, mereka yang dipulangkan harus langsung di karantina selama dua minggu,” ujar Willy.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Willy, hal tersebut perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah dampak psikologis yang ditimbulkan, terutama di sisi publik.

"Seperti awal-awal dulu, banyak warga yang menolak keras kepulangan mahasiswa kita dari Wuhan. Padahal pada kenyataannya ya biasa-biasa saja,” kata dia.

Kendati demikian, Willy menilai WNI yang berada di Malaysia semestinya tidak perlu dipulangkan meski ada lockdown di negara tersebut.

"Intinya kan bagaimana mengurangi penyebaran virus. Jadi yang sudah kadung di sana, ya biarkan tetap di sana dengan mematuhi apa yang menjadi maklumat pemerintahan setempat. Seperti waktu di Wuhan dulu," kata dia.

Rencana pemulangan WNI dari Malaysia sebelumnya disampaikan Kemenlu RI melalui Direktur Perlindungan WNI, Judha Nugraha, dalam rapat koordinasi Satgas Covid-19 Nasional, Senin (31/5/2021) lalu.

Baca juga: 103 Pekerja Migran dari Malaysia Pulang ke Indonesia

Berdasarkan data, ada sekitar 7.200 WNI yang berada dalam detensi imigrasi Malaysia dan menunggu kepulangan ke tanah air. Kemenlu RI pun telah menyiapkan rencana kontijensi untuk memastikan langkah perlindungan bagi WNI yang berada di Malaysia.

Diketahui, Malaysia menerapkan kuncian wilayah (lockdown) secara nasional mulai Selasa (1/6/2021) selama dua pekan hingga 14 Juni 2021.

Keputusan ini diambil akibat tingginya kasus harian infeksi Covid-19 di negara itu yang tak kunjung menurun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X